Penanaman di Sungai Oya Picu Sedimentasi, Pemkab Diminta Bertindak
Aktivitas penanaman di aliran sungai saat kemarau dinilai mempercepat sedimentasi. Pemkab Gunungkidul didorong memperkuat sosialisasi menjaga ekosistem sungai.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Kepala Seksi Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo, Sutrisno menegaskan jika http://www.harianjogja.com/baca/2014/04/25/sakit-hati-warga-temon-tolak-survei-bps-504481" target="_blank">survei pertanian yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan rencana pembangunan bandara.
Karena, pendataan ini murni dari BPS dan juga dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
“Survei langsung dari pemerintah pusat dan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi, ini tidak ada kaitanya dengan rencana pembangunan bandara,” katanya, Kamis (24/4/2014).
Hanya, terkait penolakan warga terhadap survei tersebut, ia belum bisa memberikan jawaban pasti. Pasalnya, dia harus melaporkan tersebut ke Pemerintah Pusat sebelum mengambil tindakan selanjutnya.
“Ya saya belum tahu ke depannya seperti apa? Yang jelas hasil dari pertemuan ini akan kami laporkan ke pimpinan,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Aktivitas penanaman di aliran sungai saat kemarau dinilai mempercepat sedimentasi. Pemkab Gunungkidul didorong memperkuat sosialisasi menjaga ekosistem sungai.
Trump menegaskan kesepakatan nuklir sipil AS-Arab Saudi hanya disetujui jika Riyadh bergabung dalam Perjanjian Abraham.
Gibran meminta AJBI memperkuat ekosistem beasiswa bagi Indonesia timur untuk menyiapkan SDM unggul melalui penjaringan talenta sejak SMA.
Seorang konsultan pajak resmi mendaftar sebagai bakal calon lurah Srimartani dan membawa visi pengembangan potensi pariwisata serta ekonomi kalurahan.
Bulog dan TNI menggelar Gerakan Pangan Murah di Banyumas dan Cilacap untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan.
Purbaya memastikan utang Whoosh diselesaikan tanpa membebani APBN. Pemerintah menyiapkan skema khusus di luar anggaran negara untuk KCIC.