Rekening PPPK dan OB Dipakai Menampung Uang Korupsi Muara Enim
KPK mengungkap rekening PPPK dan office boy diduga dipakai menampung uang korupsi kasus pengadaan di Muara Enim. Barang bukti Rp1,9 miliar disita.
Ilustrasi penghitungan suara (JIBI/Solopos/Dok.)
Harianjogja.com, BANTUL – Kader partai dipersilakan mengawasi jalannya rekapitulasi surat suara Pemilu Presiden 9 Juli lalu.
Tim pemenangan capres Jokowi-Jk di Bantul Aryunadi mengatakan pihaknya mempersilakan bagi kader dan simpatisan pendukung Jokowi aktif terlibat melakukan pengawasan.
Diakui Aryunadi memang menjadi tugas dan kewajiban setiap pendukung Jokowi-JK untuk mengawal perjalanan rekapitulasi perolehan suara dari TPS, PPS, PPK dan KPU.
"Jadi karena memang ketentuannya penetapan hasil pilpres tidak dilakukan tertutup silakan untuk menyaksikan langsung rekapitulasi. Ini justru realistis partisipasi politik masyarakat sudah cukup menggembirakan," ujar Arynadi, Senin (14/7/2014).
Sementara itu, aktivis Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Bantul Dipo Dwi menyatakan tidak melarang seluruh relawan menyaksikan rekapitulasi suara hasil pilpres tingkat kabupaten di KPU Bantul.
"Bukan berarti mengepung kantor KPU. Tetapi mengawal suara hasil semua TPS," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK mengungkap rekening PPPK dan office boy diduga dipakai menampung uang korupsi kasus pengadaan di Muara Enim. Barang bukti Rp1,9 miliar disita.
PMII DIY mendorong mahasiswa memperkuat analisis kebijakan publik agar gerakan kampus lebih strategis dan berdampak bagi masyarakat.
PPDB Jogja 2026 disorot DPRD Kota Yogyakarta. Disdikpora diminta menutup celah titip KK dan memperkuat verifikasi data kependudukan.
Ekonomi Batang tumbuh 7,74% pada 2025, lampaui nasional. Bupati Faiz raih penghargaan bergengsi.
AS vs Paraguay di Piala Dunia 2026 Grup D, simak jadwal, prediksi skor, dan susunan pemain terbaru.
Rupiah melemah dan IHSG turun, ekonom UKDW sebut kepercayaan investor menurun dan ancam ekonomi nasional.