Minyakita Bau Minyak Tanah di Wonogiri, Polisi Tunggu Hasil Uji BPOM
Polisi masih menyelidiki dugaan Minyakita beraroma minyak tanah dalam bantuan CPP di Wonogiri sambil menunggu hasil uji laboratorium BPOM Solo.
Ilustrasi penghitungan suara (JIBI/Solopos/Dok.)
Harianjogja.com, BANTUL – Kader partai dipersilakan mengawasi jalannya rekapitulasi surat suara Pemilu Presiden 9 Juli lalu.
Tim pemenangan capres Jokowi-Jk di Bantul Aryunadi mengatakan pihaknya mempersilakan bagi kader dan simpatisan pendukung Jokowi aktif terlibat melakukan pengawasan.
Diakui Aryunadi memang menjadi tugas dan kewajiban setiap pendukung Jokowi-JK untuk mengawal perjalanan rekapitulasi perolehan suara dari TPS, PPS, PPK dan KPU.
"Jadi karena memang ketentuannya penetapan hasil pilpres tidak dilakukan tertutup silakan untuk menyaksikan langsung rekapitulasi. Ini justru realistis partisipasi politik masyarakat sudah cukup menggembirakan," ujar Arynadi, Senin (14/7/2014).
Sementara itu, aktivis Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Bantul Dipo Dwi menyatakan tidak melarang seluruh relawan menyaksikan rekapitulasi suara hasil pilpres tingkat kabupaten di KPU Bantul.
"Bukan berarti mengepung kantor KPU. Tetapi mengawal suara hasil semua TPS," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polisi masih menyelidiki dugaan Minyakita beraroma minyak tanah dalam bantuan CPP di Wonogiri sambil menunggu hasil uji laboratorium BPOM Solo.
Harga Biosolar B50 harus kompetitif agar diminati. Pemerintah targetkan hentikan impor solar mulai Juli 2026.
Prabowo ungkap dugaan demo dibayar. KSP Dudung sebut informasi presiden akurat dan berpotensi ditindak secara hukum.
Isu retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi mencuat. Pengamat UNS menilai belum ada konflik terbuka jelang Pemilu 2029.
Prabowo bangga gunakan mobil Maung buatan Indonesia. Meski sempat bocor, jadi simbol kemandirian industri otomotif nasional.
SPMB SMP Gunungkidul 2026 buka jalur domisili 29 Juni. Dinas Pendidikan terapkan aturan cegah kecurangan KK tempel.