DPRD Gunungkidul Siapkan Perda Reklame, Bidik Optimalisasi PAD
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Persiapan arus Lebaran 2014 di Gunungkidul terus dimantangkan. Selain kelancaran lalu lintas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Gunungkidul mengecek kelayakan armada bus antarkota antarprovinsi untuk menjamin keamanan penumpang.
Kepala Dishubkominfo Gunungkidul Purnama Jaya mengatakan pengecekan dilakukan di beberapa pul perusahaan otobus (PO) di Gunungkidul. Di antaranya PO Maju Lancar, Rosalia Indah dan beberapa armada bus AKAP lainnya. Operasi ini dilaksanakan untuk menjamin bus yang akan digunakan layak jalan semua.
“Kami tidak ingin kecolongan. Jangan sampai menimbulkan hal yang fatal saat terjadi kecelakaan,” katanya, di sela-sela pengecekan, Kamis (17/7/2014).
Inspeksi mendadak dilakukan untuk pengecekan kelengkapan bus, mulai dari lampu, rem, surat-surat sampai peralatan darurat yang ada di dalam bus.
Hasilnya, dari delapan bus yang dijadikan sampel, hanya satu yang lengkap sementara sisanya diketahui tidak dilengkapi dengan peralatan darurat serta kelengkapan adminstrasinya. Mulai palu, alat pemadam api ringan, perlengkapan obat obatan tidak lengkap. Selain itu ada satu unit bus yang masa berlaku izin kendaraannya mati serta satu unit bus yang izin trayeknya mati.
Purnama menegaskan selama Lebaran 2014, Dishubkominfo akan melakukan uji petik sebanyak lima kali. Sasaran pengecekan tidak hanya untuk bus-bus yang beroperasi di wilayah Gunungkidul tapi bus-bus dari luar daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.
Bapanas memperketat pengawasan 40 merek beras fortifikasi di ritel modern. Lebih dari 100 sampel diuji dan izin edar bisa dicabut jika melanggar.
Penahanan Ngadiman, Lurah Garongan nonaktif, ditangguhkan karena alasan kesehatan. Polisi mempercepat pemberkasan untuk dilimpahkan ke Kejari Kulonprogo.
KSPN menyiapkan aksi buruh di DPR dan Istana pada akhir Agustus atau September 2026 dengan membawa lima tuntutan UU Ketenagakerjaan baru.
Presiden Prabowo dijadwalkan membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang pada 27 Agustus 2026. Kehadirannya diperkirakan memicu peningkatan mobilitas warga.
Pemerintah memastikan keamanan nasional jelang HUT ke-81 RI terkendali dan mengimbau masyarakat bijak menerima informasi di media sosial.