Satpam SPPG Kecandran Salatiga Ditemukan Meninggal Saat Pergantian Jaga
Satpam SPPG Kecandran Salatiga ditemukan meninggal di ruang jaga saat pergantian tugas. Polisi menduga korban meninggal karena sakit.
Ilustrasi uang (JIBI/dok)
Harianjogja.com, KULONPROGO- Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kulonprogo menyalurkan bantuan senilai Rp7,75 juta saat Safari Jumat, Jumat (15/8/2014).
Uang tersebut ditujukan untuk membantu pembangunan Masjid Al Jannah di Dusun Pulo, Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah sebesar Rp2,5 juta, bantuan untuk lima orang guru honorer masing-masing Rp250.000, bantuan kegiatan keagamaan paitia Pengajian Nuzulul Quran di Desa Banaran, Kecamatan Galur sebesar Rp500.000, Pembangunan Masjid Al Umar di Dusun Nampan Desa Nomporejo, Galur sebesar Rp2 juta, serta bantuan babonisasi di sekitar masjid sejumlah Rp1,5 juta.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kulonprogo Edhi Gunawan menyebutkan dana Bazda yang terkumpul dari zakat infak dan sedekah pegawai Pemkab Kulonprogo sampai dengan 15 Agustus berjumlah Rp112,131 juta. “Pemberitahuan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” ujarnya.
Diharapkan, bantuan yang diberikan kepada perorangan maupun kelompok tersebut dapat digunakan untuk meringankan beban keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Satpam SPPG Kecandran Salatiga ditemukan meninggal di ruang jaga saat pergantian tugas. Polisi menduga korban meninggal karena sakit.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Sabtu 26 September 2026 tersedia 10 perjalanan. Cek jadwal dari Jogja dan Kutoarjo selengkapnya.
Jadwal KA Bandara YIA Sabtu 26 September 2026 tersedia 24 perjalanan. Cek jadwal YIA-Tugu dan Tugu-YIA serta waktu tempuhnya.
Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 26 September 2026 dari Palur menuju Jogja/Tugu tersedia mulai pukul 05.00 WIB. Simak jadwal lengkapnya.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 26 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Subsidi BBM dan LPG 3 kg 2027 turun Rp11,4 triliun. DPR menyoroti data penerima subsidi dan tingginya exclusion error pemerintah.