Harga Oli Pertamina Naik 17 Persen, Ini Penyebabnya
Harga oli Pertamina Lubricants naik rata-rata 17% sejak Juni 2026 akibat kenaikan biaya produksi dan tekanan nilai tukar.
Bupati Bantul Larang Pengadaan Mobil Dinas Baru
Kendaraan dinas baru untuk pejabat di Gunungkidul terparkir di Gedung Pemkab Gunungkidul, Selasa (23/12). (Harian Jogja/Kusnul Isti Qomah)
Bupati Bantul Sri Surya Widati melarang pengadaan mobil dinas tahun ini
Harianjogja.com, BANTUL - Bupati Bantul Sri Surya Widati melarang seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melakukan pengadaan kendaraan dinas di tahun 2015.
Larangan tersebut dituangkan dalam surat edaran yang telah diterima seluruh SKPD.
Sekretaris DPRD Bantul Helmi Jamharis mengungkapkan tahun 2015 ini pengadaan mobil menjadi program yang harus dihindari seluruh dinas di Pemerintahan Bantul.
"Kebijakan larangan itu sudah jelas ada pada surat edaran bupati. Mungkin memang jumlah armada kendaraan dinas sudah mencukupi kebutuhan," katanya, Senin (12/1/2015).
Lebih lanjut, Helmi menjelaskan pengadaan armada kendaraan dinas hanya diizinkan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) yakni gelontoran anggaran dari APBN atau pemerintah pusat. Ada sisi positif dengan tidak ada pengadaan mobil tahun ini termasuk untuk DPRD Bantul.
"Anggaran daerah akan lebih fokus untuk program yang mengasar langsung masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Nina Atmasari
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
