Anak Muda Bawa Cerita Rakyat Jogja ke Persoalan Kekinian
Cerita rakyat di Jogja tak berhenti sebagai kisah lama yang diwariskan dari generasi ke generasi
Tjahjo Kumolo (Foto detikcom)
Kabinet Jokowi yakni Mendagri secara langsung membuka musrenbang DIY.
Harianjogja.com, JOGJA-Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY 2016 di Hotel Inna Garuda, Senin (2/3/2015)
Dalam paparannya, Mendagri mengingatkan agar perencanaan pembangunan menyesuaikan dengan program Nawacita Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tjahyo mengakui perencanaan pembangunan di daerah belum singkron dengan Nawacita.
"Perencanaan pembangunan jangka menengah belum singkron dengan nawacita Jokowi," kata Tjahyo
Selain itu, Mendagri juga mengingatkan agar pembangunan di daerah terkoneksi dengan pembangunan di daerah tetangga unrtuk meningkatkan pembangunan. DIY harus terkoneksi dengan Jawa Tengah.
Musrenbang RKPD DIY ini juga dihadiri perwakilan dari Kementrian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan perwakilan pemerintah daerah dari daerah Klaten, Magelang, Semarang, dan Purworejo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Cerita rakyat di Jogja tak berhenti sebagai kisah lama yang diwariskan dari generasi ke generasi
NASA menyoroti karhutla Papua yang meningkatkan polusi dan emisi karbon. BNPB mencatat 2.393 hektare lahan terbakar hingga 28 Oktober 2026.
DPRD Jogja meminta Pemkot memprioritaskan program masyarakat dalam anggaran 2027 menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ekonomi Kulon Progo tumbuh 5,4% pada triwulan II. Pemkab memperkuat sektor pertanian dan UMKM agar kesejahteraan warga meningkat.
Harga lahan industri Cikarang menembus Rp3,5 juta per meter persegi pada kuartal III/2026. Lonjakan dipicu minat investasi data center.
Singapura memanggil 10 perusahaan terkait karhutla di Indonesia dan menyiapkan amendemen UU Pencemaran Asap Lintas Batas untuk memperkuat penegakan hukum.