PAYMENT GATEWAY : Pukat Sebut Kasus Denny Indrayana Bukan Tergolong Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto (tengah) didampingi mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana (kedua dari kanan) memberikan ketarangan pers seusai bertemu anggota staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/3 - 2015). Ketiganya berharap Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengikuti pesan Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg Pratikno terkait perseteruan KPK vs Polri agar kriminalisasi dih
11 Maret 2015 23:20 WIB Redaksi Solopos Jogja Share :

Payment Gateway yang menjerat Denny Indrayana disebut Pukat bukan sebagai tergolong korupsi.

Harianjogja.com, JOGJA - Kasus dugaan korupsi Payment Gateway yang menjerat Denny Indrayana bukan tergolong kasus korupsi, kata Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zainal Arifin Mochtar.

"Membaca data-data yang ada rasanya bukan kasus korupsi," kata Zainal, Selasa (10/3/2015)

Dalam konteks sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui "payment gateway" atau jasa elektronik dalam pembuatan paspor yang digagas Denny, menurut dia, mantan wakil menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) itu hanya melakukan terobosan dari sistem pembayaran sebelumnya.

"Yang dilakukan Denny merupakan terobosan karena sebelumnya pembayarannya harus mengantre," kata dia.

Selanjutnya, dikenainya pungutan Rp5.000 kepada setiap pengguna "payment gateway", menurut dia, merupakan konsekuensi karena upaya itu bekerja sama dengan pihak bank.

Apalagi, kata dia, layanan dengan pungutan Rp5.000 tersebut juga bersifat opsional, sehingga masyarakat dapat menggunakan pembayaran pembuatan paspor melalui jasa elektronik itu, atau memilih mengantre seperti sebelumnya.

"Karena bekerja sama dengan bank, tentu harus ada biaya Rp5.000. Itulah yang dianggap korupsi," kata dia.

Dia mengatakan persoalan Denny tersebut sesungguhnya hanya tergolong pelanggaran administratif dengan melanggar Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

"Melanggar karena membayar tidak dengan yang dianjurkan," kata dia.