PERTANIAN DIY : Mau Bayar Pupuk Malah Ditolak, Ini Alasannya

Ilustrasi pupuk bersubsidi (JIBI/Solopos - Dok.)
13 Maret 2015 09:20 WIB Gunungkidul Share :

Pertanian DIY, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi juga terjadi di Gunungkidul. Saking langkanya, sejumlah petani mengaku pernah ditolak melakukan pembelian.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Sebagian petani di Gunungkidul mulai menanam kacang kedelai. Namun, menjelang pemupukan, petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk. Salah satu petani di Desa Ngestirejo, Edi Rusmanto, mengungkapkan setelah panen padi selesai, ia segera menanam kacang kedelai. Saat ini, ia mengatakan sudah memasuki waktu pemupukan.

“Tapi, pupuk susah didapatkan di mana-mana. Mau beli pupuk bersubsidi secara eceran juga tidak bisa,” ungkap dia, Rabu (11/3/2015).

Menurut dia, kesulitan mendapatkan pupuk dirasakan setiap musim tanam. Bahkan, pada musim tanam padi, banyak warga yang gagal melakukan pemupukan karena tidak mendapatkan jatah pupuk meskipun sudah membayar. Akhirnya, beberapa petani meminta kembali uang yang sudah dibayarkan.

Edi mengakui, mekanisme mendapatkan pupuk bersubsidi belum tersosialisasi dengan jelas hingga tingkatan petani. Menurut dia, aktif atau tidaknya pengurus kelompok tani juga bisa berpengaruh terhadap distribusi pupuk. Di Desa Duwet, Kecamatan Wonosari, persoalan serupa dihadapi petani. Salah satu petani Musilah mengungkapkan, ia juga kesulitan mendapatkan pupuk. Bahkan, ketika akan membayar, ia justru ditolak. Alasannya, karena pupuk bersubsidi tidak keluar. Ia pun diminta untuk membeli pupuk nonsubsidi.

Namun, kesulitan mendapatkan pupuk tersebut tidak dirasakan semua petani. Misalnya di Desa Ngawu,
Kecamatan Playen. Salah satu petani Triyono mengatakan, setiap waktu pemupukan tiba, pupuk sudah tersedia untuk kelompoknya.

“Walaupun tidak tercukupi semua kebutuhan pupuk, tapi pupuk selalu ada pada waktu dibutuhkan,” ungkap dia.

Kepala Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertanian dan Energi Sumber daya Mineral Disperindagkoptan Gunungkidul, Supriyadi, mengakui, ada keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi. Pasalnya, pada Januari hingga Maret ini, distributor belum melakukan penebusan.

Alasannya, belum Surat Keputusan Bupati terkait pupuk belum diteken. Namun, untuk memudahkan distributor demi tidak tersendatnya alur distribusi pupuk, distributor bisa menebus pupuk terlebih dahulu di Gudang Pupuk Lini III.

Kepala Bidang Program, Sarana, dan Prasarana BPPKP Gunungkidul Oneng Windu Wardana mengungkapkan, tersendatnya penyaluran pupuk ke petani bisa disebabkan berbagai hal. Salah satunya, keterlambatan kelompok tani saat mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Ada kelompok tani yang mengajukannya mepet. Misal besok memupuk, hari ini baru mengajukan,” ujar dia.