KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR : Ini Dampaknya di Gunungkidul

Politikus Partai Golkar pendukung Munas Ancol Priyo Budi Santoso (kiri) bersalaman dengan politikus Partai Golkar pendukung Munas Bali Nurdin Halid (kanan), Fadel Muhammad (kedua dari kanan) serta Idrus Marham (kedua dari kiri) seusai sidang Mahkamah Partai (MP) Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (25/2 - 2015). Sidang MP Golkar terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar tersebut digelar dengan agenda pemeriksaan saksi serta mendengarkan jawaban pihak termohon, yaitu pengurus DPP Partai Golkar
14 Maret 2015 14:20 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Konfilk internal Partai Golkar berdampak sampai ke daerah termasuk Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dewan Pimpinan Daerah Golkar Gunungkidul berharap kisruh internal partai di tingkat pusat segera diakhiri. Pasalnya, kalau dibiarkan berlarut-larut akan berpengaruh terhadap soliditas partai dan tidak menutup kemungkinan akan memengaruhi perolehan suara di Pemilu 2019.

Sekretaris DPD Golkar Gunungkidul Heri Nugroho mengatakan, pihaknya lebih condong ke Aburizal Bakrie, karena ikut berpartisipasi dalam Musyawarah Nasional di Bali. Sebab hasil musyawarah itu dinilai lebih terlegitimasi karena dihadiri oleh pengurus yang sah.

Namun, dia menilai bukan saatnya lagi berpolemik berada di kubu mana yang akan didukung. Akan tetapi bagaimana  caranya menyatukan kembali suara Golkar yang terpecah menjadi dua kubu agar tetap utuh.

“Ini sebagai ujian partai kami. Sebab di tahun-tahun sebelumnya kondisi seperti ini belum pernah terjadi,” kata Heri, Jumat (13/3/2015).

Makin meruncingnya konflik menimbulkan kekhawatiran akan memengaruhi suara Golkar di Pemilu selanjutnya. Oleh karenanya, Heri menyerukan agar dilakukan konsolidasi internal, terutama di tingkatan pusat.

“Ketakutan itu bukan isapan jempol semata. Sebab, pemilih Golkar bukan saja anggota partai, melainkan ada juga konstituen dari masyarakat biasa. Konstituen inilah yang bisa pindah, terutama mereka yang berada di wilayah yang tidak ada kader partai,” ungkapnya.

Anggota DPRD Gunungkidul itu pun berharap agar dicari jalan keluar, sehingga perpecahan itu bisa segera diakhiri. “Kalau saya pribadi ingin kedua kubu ditemukan dalam satu forum, yang dihadiri seluruh pengurus di Indonesia. Saya akan bilang kedua orang itu [ARB-Agung Laksono] bahwa Golkar bukan milik orang per orang tapi milik seluruh anggota,” katanya.

Heri berpendapat agar agar pengurus di daerah tetap solid. Dinamika yang terjadi harus disikapi dengan bijak, jangan sampai terbawa arus, sehingga situasi dan kondisi bisa tetap kondusif.

“Kita tahulah ada oknum-oknum yang ingin melihat Golkar pecah. Saya menilai keputusan Menkuhmah yang mengesahkan hasil Munas Ancol merupakan hal yang lucu,” ungkapnya.