Advertisement
HIBAH DAN BANSOS : Syarat Badan Hukum, Perbup Bisa Jadi Solusi
Bupati Gunungkidul Badingah (paling kiri) saat melihat bantuan traktor kepada petani yang masih tertahan di DTPH Gunungkidul. Foto diambil Jumat (19/2/2016). (David Kurniawan/JIBI - Harian Jogja)
Advertisement
Hibah dan bansos mensyaratkan badan hukum untuk penerimanya
Harianjogja.com, KULONPROGO- Kepala Sub Bagian Produk Hukum Bagian Hukum Pemkab Kulonprogo, Muhadi menjelaskan bahwa selama ini SKPD selalu berhati-hati dalam menyalurkan hibah kepada masyarakat agar tidak menjadi temuan BPK di kemudian hari.
Advertisement
Selama ini memang dari SKPD di tingkat provinsi memang ada aturan bahwa hanya kelompok berbadan hukum antara lain organisasi masyarakat, lembaga, dan badan yang bisa menerima bantuan hibah.
Ketiga jenis kelompok tersebut memang diharuskan melakukan perizinan hingga ke kementerian.
Namun, ia memaparkan bahwa sebenarnya kelompok yang tergolong dalam lembaga ataupun badan cukup hanya mengurus izinnya di tingkat pengadilan atau pencatatan di notaris. “Jika ormas harus tetap ke kementerian,” jelasnya, baru-baru ini.
Karena itu pula, dalam aturan dari Kementerian Dalam Negeri dinyatakan bahwa kelompok berbadan hukum tanpa harus berlabel badan hukum di tingkat kementerian juga bisa menerima hibah yang bersumber dari APBN.
Sebagai solusi, ia menjelaskan bahwa hal ini bisa dipecahkan dengan adanya peraturan bupati yang menyamakan persepsi akan istilah bagi kelompok-kelompok masyarakat tersebut.
Karena sifatnya yang operasional, perbup dinilai dapat menjadi acuan bersama bagi berbagai pihak terkait. Sebelum itu, ia menyebutkan memang diperlukan koordinasi yang intensif dari berbagai SKPD akan penyaluran hibah ini.
Meski demikian, Bambang Tribudi, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Kulonprogo menyebutkan bahwa selama ini pihaknya sudah menerapkan penyaluran hibah kepada kelompok berbadan hukum berdasarkan legalitas pengadilan ataupun notaris.
Pasalnya, ia mengaku sudah mendapatkan surat pemberitahuan langsung dari Kementerian Pertanian untuk mengabaikan peraturan kewajiban bahwa penerima hibah harus memiliki pengesahan dari Kementriaan Hukum dan HAM. Bambang sendiri mengakui bahwa memang masih ada beberapa SKPD yang bimbang mengenai peraturan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Senin 12 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Lempuyangan hingga Purwosari
Atlet Sleman Peraih Medali PON XXI Terima Tali Asih
Diduga Edarkan Psikotropika, Tiga Warga Dlingo Bantul Ditangkap Polisi
Advertisement
Peringati Hari Jadi ke-109, Pemkab Sleman Gelar Operasi Katarak Gratis
Pemkab Bantul Terima Hasil Evaluasi BPKP, Fokus pada 5 Sektor Perioritas
Tanah Tutupan di Bantul Sudah Bersertifikat, Warga Tuntut Ganti Rugi JJLS
Pelajar di Bantul Tewas Dibacok Senjata Tajam di Jalan Bawuran
Akhirnya Tanah Tutupan Jepang di Bantul Kini Sudah Bersertifikat
Advertisement
Kulonprogo Tunggu Juknis Terkait Transmigrasi Pola Baru, Syaratnya Wajib Ikut Komcad TNI
Jalan 5 Kilometer Setiap Hari Jadi Persiapan Fisik Jemaah Calon Haji
Kisah Taufik, Pelopor Kuliner Bakso Ukuran Besar di Jogja
Wamensos Pastikan Sekolah Rakyat Hanya untuk Keluarga Tidak Mampu
Sleman Punya Dimas Diajeng Baru, Diharapkan Berikan Pengaruh Positif Bagi Generasi Muda
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Ekspor Batu Bara Indonesia Terendah Selama 3 tahun Terakhir, Ini Penyebabnya
Advertisement
Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KA Bandara Jogja Terbaru Hari Ini, Minggu 11 Mei 2025, Naik dari Stasiun Tugu Jogja hingga YIA
- Jadwal SIM Keliling di Bantul Selama Mei 2025, Cek Lokasinya di Sini
- Jadwal Bus DAMRI di Jogja Hari Ini, Minggu 11 Mei 2025, Cek Lokasi Keberangkatannya
- Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Selama Mei 2025
- Cuaca di Jogja Hari Ini Minggu 11 Mei Diprediksi Cerah, Saatnya Jalan-jalan
Advertisement
Advertisement
