JAMINAN KESEHATAN WARGA MISKIN : Bagaimana Integrasi Jamkesda dengan JKN?

Jaminan kesehatan warga miskin di Bantul masih belum dibahas terkait integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Harianjogja.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul hingga saat ini belum melakukan pembahasan mengenai integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang akan diterapkan tahun 2019.

Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (BKKPP dan KB) Bantul, Djoko Sulasno mengatakan Jamkesda masih dapat digunakan sampai tahun 2018, namun sesuai dengan peraturan pemerintah, pada tahun 2019 semua jaminan kesehatan pemerintah harus terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.

"Belum ada pembahasan terkait integrasi itu, kami juga masih menunggu data terpadu warga miskin, kemudian nantinya akan ada tim sendiri untuk integrasi," katanya, Selasa (26/4/2016).

Ia menambahkan selama ini instansinya hanya menangani pelayanan pemberian rekomendasi Jamkesda, kemudian terkait dengan kebijakan hal tersebut menjadi kebijakan yang ada di Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Jika nanti Jamkesda sudah terintegrasi dengan BPJS, untuk iuran warga miskin akan ditanggung dengan APBD Bantul," katanya.

Menurut Djoko hingga saat ini penerima Jamkesda di Bantul masih mengacu pada data warga miskin tahun 2015, nantinya acuan data warga miskin harus mengarah pada satu data terpadu yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS)

"Dengan demikian jika ada warga miskin yang belum menerima kartu Jamkesda, mereka tetap dapat dilayani dengan surat rekomendasi dari kantor BKKPP dan KB, dengan mengetahui pihak desa dan kecamatan setempat," imbuhnya.

Menurut data dari Kantor BKKPP dan KB hingga tahun 2016 pemegang kartu Jamkesda di Bantul sebanyak 121.666 jiwa.

Djoko menambahkan pihaknya juga akan menyediakan alokasi sekitar 2.000 jiwa bagi warga miskin yang tidak memiliki Jamkesda, alokasi tersebut akan diambilkan dari pengalihan data penerima bantuan Jamkesda yang ganda dengan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News