DANA BERGULIR BANTUL : Macet Kok Sampai Miliaran Rupiah, Apa Penyebabnya?

29 Mei 2016 08:20 WIB Bhekti Suryani Bantul Share :

Dana desa Bantul dari Disperindagkop untuk 126 pengrajin.

Harianjogja.com, BANTUL- Miliaran rupiah dana bergulir yang disalurkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul macet. Pemerintah tidak akan memutihkan utang nasabah.

Disperindagkop Bantul melansir lebih dari Rp1 miliar dana bergulir yang digulirkan lembaga ini ke pelaku usaha mikro macet. Sebagian besar dana macet berasal dari pedagang Pasar Seni Gabusan (PSG). Nilainya mencapai lebih dari Rp500 juta.

"Total pengrajinnya 126 orang," papar Kepala Sub Bagian Keuangan Disperindagkop Bantul Endartiningsih, Jumat (27/5/2016). Selain di PSG pinjaman macet itu juga tersebar di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pusat Industri Kecil (PIK) yang berada di bawah naungan Disperindagkop. Kredit macet tersebut belum termasuk dana yang disalurkan oleh instansi lain.

Menurut Endartiningsih, kasus paling lama terjadi pada 2005. Setelah itu, kejadian gempa DIY 2006 turut memperparah kredit macet. Kasus kredit macet di PSG salah satunya dipicu bencana gempa.

Sejauh ini kata dia, Pemkab Bantul berupaya menagih pinjaman macet itu ke penerima bantuan. Ia memastikan tidak akan menghapus atau memutihkan kredit tersebut. "Kami tetap tagih sampai sekarang," lanjutnya.

Selain bencana, faktor seperti kebangkrutan usaha dan pelaku usaha meninggal dunia turut menyebabkan kredit macet yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu. Petugas tak jarang kesulitan menagih utang bermasalah itu.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Setiya mengatakan, kasus kredit macet dana bergulir harus menjadi bahan evaluasi DPRD. Namun ia menilai, kebijakan itu tidak perlu dihapuskan kendati perjalanannya sebagian bermasalah.

Dana bergulir selama ini bermanfaat bagi pelaku usaha mikro. Diantaranya menghindarkan pelaku usaha dari jerat rentenir. Ke depan kata dia yang perlu dilakukan yaitu memperketat penyaluran kredit untuk menekan risiko macet. "Kalau sampai dihapuskan kebijakan dana itu saya rasa tidak perlu, yang penting dievaluasi kelemahan-kelemahannya di mana," imbuh politisi PKS tersebut.