Musyawarah Kretek 2026 Hasilkan 6 Tuntutan untuk Pemerintah, Ini Isinya
Hari Kretek Nasional 2026 diwarnai konsolidasi 15 komunitas yang menghasilkan enam tuntutan terkait regulasi industri kretek.
Tersangka bandar judi togel bernama Catur Hermawan (kedua dari kiri) saat diamankan di Mapolres Sleman, Selasa (28/6/2016), Selasa (28/6/2016). (Sunartono/JIBI/Harian Jogja)
Kasus judi Sleman terungkap, seorang bandar tertangkap
Harianjogja.com, SLEMAN- Tersangka bandar judi di Sleman, Catur Hermawan ditangkap aparat Polda DIY.
Tersangka Catur saat di Mapolres Sleman mengatakan, ia memiliki banyak anak buah di berbagai kecamatan dan desa.
Proses pembayaran, selain dilakukan secara manual transaksi juga dengan sistem transfer. "Kalau empat nomor keluar berarti dapat sebesar Rp2 juta," ujarnya, dalam gelar perkara di Mapolda DIY, Selasa (28/6/2016).
Catur Hermawan memang bukan kali pertama ditangkap pada 2014 dan 2015 juga pernah dijerat hukum dalam kasus serupa. Meski demikian hanya sebatas sebagai pengecer togel.
Penggerebekan yang dilakukan Polda DIY membuktikan bahwa sejatinya ia bandar besar sejak lama beroperasi. Kapolres Sleman AKBP Yuliyanto berjanji akan mengembangkan kasus tersebut untuk mencari bandar yang lebih besar lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Hari Kretek Nasional 2026 diwarnai konsolidasi 15 komunitas yang menghasilkan enam tuntutan terkait regulasi industri kretek.
Menpora Cup 2026 menjadi ajang mengukur hasil pembinaan atlet boling sekaligus mencari peboling potensial untuk persaingan nasional dan internasional.
Skrining psikososial pekerja perlu memakai instrumen tervalidasi dan disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan serta karakteristik pekerja.
Menkum Supratman meminta jajaran Kemenkum melakukan patroli siber untuk menjaring aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat.
G7 sepakat melepas hingga 100 juta barel minyak dari cadangan strategis selama empat bulan untuk menekan harga energi.
Proyek data center AI Rp3,5 triliun di Jatiluhur dihentikan sementara. KDM menyebut kelalaian konsultan terkait data perizinan.