PARALYMPIC BANTUL : Dianggap Klub Olahraga, NPC tak Didukung Dana

05 Oktober 2016 14:42 WIB Irwan A Syambudi Bantul Share :

Paralympic Bantul dianggap sebagai klub olah raga

Harianjogja.com, BANTUL — Kantor Pemuda dan Olahraga (Pora) Kabupaten Bantul mengaku telah mengusulkan anggaran untuk National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Bantul. Namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menganggap NPC hanya sebuah klub olah raga yang tidak berhak mendapat dukungan dana rutin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(Baca Juga :http://www.solopos.com/2016/09/30/pemkab-bantul-npc-merasa-dianaktirikan-ini-alasannya-757378"> PEMKAB BANTUL : NPC Merasa Dianaktirikan, Ini Alasannya)

Kepala Kantor Pora Kabupaten Bantul, Supriyanto Widodo mengaku telah mengusulkan anggaran untuk NPC.

“Kami sudah mengusulkan anggarannya ke TAPD dengan tembusan kepada DPPKAD, Bappeda, dan Bupati sebagai laporan. Nah ini sudah kami usulakan, kayaknya pemahaman dari TAPD, DPPKAD, atau Bappeda ini NPC tidak boleh diberi anggaran setiap tahun berturut turut karena menganggap NPC itu sama dengan klub olahraga yang lain,” ujarnya kepada Harianjogja.com, Selasa (4/10/2016).

Padahal menurut dia NPC sudah seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang khusus bagi para difabel, sehingga menurutnya NPC patut untuk diberikan anggaran seperti halnya KONI. Menurut Supriyanto dulu selama NPC masih bergabung dengan KONI selalu dianggarkan terus setiap tahunya. Namun setelah pisah kemudian tidak pernah dianggarkan lagi.

Lanjut dia, dengan minimnya anggaran, untuk event terdekat NPC dibiayai oleh Pemda DIY. “Mereka Mengukuti event Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) XV Jawa Barat. Karena mewakili DIY mereka dibiayani oleh Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak membiayai. Kalau Pemkab memberikan, itu bentuknya hanya uang saku saja,” jelasnya. Namun dia berharap pada 2017, NPC sudah mendapatkan anggaran dari APBD.
NPC juga Berprestasi

Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul Paidi menyayangkan kondisi NPC yang tidak mendapatkan anggaran daerah. Padahal menurutnya NPC juga memiliki prestasi yang tidak kalah dengan atlet-atlet KONI. Sebagai komisi yang membidangi Pora, lebih lanjut kata dia akan mengundang NPC dan Pemkab untuk diajak diskusi bersama.

Menurut dia yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menyatukan pemahaman mengenai NPC. Bahwa NPC merupakan organisasi resmi yang berhak mendapatkan angaran APBD. Karena menurut Paidi NPC juga memiliki prestasi dalam tingkat nasional maupaun internasional, sehingga harus diberikan anggaran.

“Kalau komisi D jelas akan mengajukan anggaran untuk NPC, tapi kami akan berdiskusi terlebih dahulu dengan TAPD supaya jelas pemahamanya mengenai NPC. Kami sebenarnya sudah mengetahui bahwa NPC merupakan organisai yang berdiri sendiri dan berhak mendapatkan anggaran dari APBD, namun cukup memprihatinkan jika melihat NPC belum tersentuh sama sekali,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya sejumlah atlet difabel yang tergabung dalam NPC Kabupaten Bantul pulang dengan tangan kosong setelah mendatangi kantor Bupati Bantul. Sejatinya mereka berniat pamitan untuk mengikuti Peparnas XV Jawa Barat, sekaligus mengajukan angaran bagi organisasi mereka. Namun Pemkab Bantul berdalih belum menganggarkan dana untuk NPC.

Ketua NPC Kabupaten Bantul Sih Manto menilai organisainya dianggap sebelah mata dan dianaktirikan oleh Pemda Bantul. Pasalnya, kata dia sudah sejak 2015 ketika NPC berdiri sendiri dan tidak lagi tergabung dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), organisainya tidak pernah mendapatkan anggaran sepeserpun dari Pemkab Bantul. Padahal menurut dia NPC merupakan organisasi resmi yang telah memiliki cabang tingkat internasional, nasional, dan daerah, seperti halnya KONI.

Sementara itu Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berjanji akan menganggarkan di dalam APBD 2017. Dengan dianggarkanya dalam APBD, dia berharap prestasi olahraga para difabel ini terus dikembangkan.

“Yang lebih penting dari itu kan, difabel ini warga yang miliki hak yang sama untuk memperoleh fasilitas pengembangan dari pemerintah melaui anggaran dan program kegiatan,” ujarnya.

Terkait dengan belum dianggarkanya NPC dalam APBD, menurut Halim hal itu akan dievaluasi. Dia mengaku belum tahu mengenai kebutuhan anggaran NPC selama ini. “Anggaran itu digunakan untuk apa, mereka [NPC] seperti apa selama ini. Dan kami kan baru menjabat enam bulan, maka kami akan evalusasi setelah ini,” tandasnya