Pembentukan Mahkamah Etik Nasional Masih Dikaji, BPIP Libatkan Akademisi
BPIP menegaskan Mahkamah Etik Nasional masih sebatas kajian. UII menjadi tuan rumah diskusi penyusunan naskah urgensi lembaga tersebut.
Ilustrasi bus Damri (JIBI/Solopos/Dok.)
Angkutan Ringroad untuk rute tengah dibahas.
Harianjogja.com, JOGJA -- Dinas Perhubungan DIY segera mengoperasikan angkutan ringroad melalui lima armada bus Damri bantuan pemerintah pusat.
(Baca Juga : http://www.solopos.com/2016/11/15/angkutan-ringroad-tarif-bakal-lebih-mahal-dari-kendaraan-umum-lain-768938">ANGKUTAN RINGROAD : Tarif Bakal Lebih Mahal dari Kendaraan Umum Lain)
Kepala Perum Damri Cabang DIY Sumali menjelaskan dukungan Damri terhadap pengoperasian angkutan Ringroad, sebagai tindak lanjut program penataan transportasi perkotaan di seluruh Indonesia, salahsatunya di Jogja. Harapannya, ke depan bisa menjadi titik awal dalam menghidupkan angkutan kota dalam provinsi (AKDP).
"Kami harapkan bisa menjadi pengungkit [AKDP], penghubung di Jalur Ringroad, dari kota mau ke pinggiran. Ke depan agar lebih bisa melayani masyarakat Jogja hampir semua titik yang dibutuhkan ada moda transportasi," terangnya di Kompleks Kepatihan, Selasa (22/11/2016).
==
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPIP menegaskan Mahkamah Etik Nasional masih sebatas kajian. UII menjadi tuan rumah diskusi penyusunan naskah urgensi lembaga tersebut.
Bareskrim Polri menahan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal, termasuk Listyo Sigit. Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat.
Jadwal SIM Keliling Jogja 6 November 2026 berada di Alun-Alun Kidul. Simak jadwal Satpas, SIM MAMI, Drive Thru, dan syarat perpanjangan SIM.
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
ICIFiMS 2026 UIN Sunan Kalijaga menghadirkan akademisi internasional. Kaprodi MKS juga mengingatkan pentingnya data dalam argumentasi mahasiswa.
Bakom RI menanggapi dugaan penyadapan Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional. Pemerintah menegaskan akan melawan tindakan makar.