BANDARA KULONPROGO : Area Relokasi Dibangun Februari

Warga diberikan penjelasan akan detail ganti rugi yang akan didapat atas pembangunan bandara Temon di Balai Desa Glagah, Glagah, Temon, Kamis(23/6). Pada minggu pertama musyawarah bentuk ganti rugi sejumlah polemik mulai muncul antara lain perbedaan ganti rugi bangunan ilegal dan warga yang menginginkan ganti rugi dalam bentuk uang dan relokasi. (Sekar Langit Nariswari/JIBI - Harian Jogja)
06 Desember 2016 21:55 WIB Sekar Langit Nariswari Kulonprogo Share :

Bandara Kulonprogo, tahun depan pembangunan dimulai.

Harianjogja.com, KULONPROGO -- Area relokasi bagi warga terdampak pembangunan Bandara Temon direncanakan akan dibangun pada Februari 2017 mendatang. Sejauh ini pemerintah daerah merampungkan data valid untuk jumlah warga yang masing menginginkan relokasi.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo, Zahrom Asurawan mengatakan ada 266 Kepala Keluarga (KK) yang konsisten menempati lahan relokasi bandara. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan alokasi sebelumnya yang mencapai 518 KK dari 5 desa terdampak.

Meski masih dalam tahap perencanaan, Zahram mengatakan pembangunan kemungkinan akan dilakukan pada awal tahun.

(Baca Juga : http://www.solopos.com/2016/12/02/bandara-kulonprogo-ini-saran-kepala-desa-untuk-pelaku-wisata-773474">BANDARA KULONPROGO : Ini Saran Kepala Desa untuk Pelaku Wisata)

“Direncanakan Februari tapi masih dalam tahap pembahasan dulu,”ujarnya ketika dihubungi Harianjogja.com pada Senin (5/12/2016). Saat ini, masih dilakukan koordinasi terkait pemantapan desain rumah dan manajemen pelaksanaan relokasi.

Meski belum bisa dipastikan, Zahram menerangkan jika kemungkinan dana ganti rugi warga nantinya akan diserahkan terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui, ganti rugi lahan dan aset warga terdampak yang meminta relokasi saat ini masih ditahan oleh pihak Angkasa Pura. Namun, ia mengatakan masih perlu koordinasi lebih lanjut untuk memastikan mekanisme pembiayaan tersebut. Selain itu, akan dilakukan pula pelatihan teknis pertukangan dan manajemen kelompok pada medio Januari mendatang.

Adapun, lokasi relokasi sendiri tersebar di 6 desa yakni Glagah, Palihan, Janten, Jangkaran, Kebonrejo, dan Sindutan. Warga akan direlokasi sesuai dengan asal desanya masing-masing sesuai keinginan semula. Selain rumah warga, program relokasi juga akan membangun fasilitas sosial(fasos) dan fasilitas umum (fasum).

Sediakan akan dibangun pula sejumlah ruang terbuka hijau, tempat ibadah, toilet komunal, sekolah, dan jalan kampung. Zahrom menambahkan untuk area puskesmas telah disiapkan lahan seluas 2000 meter persegi Warga terdampak juga dipersilahkan memilih jenis dan ukuran rumah sesuai kebutuhan dan dana masng-masing. Tipe rumah yang disediakan antara lain tipe 36, 45, 70, dan 100 dengan luas lahan 200 meter tiap KK.

Sebelumnya, Kepala Desa Glagah, Agus Parmono mengatakan warga terdampak masih punya waktu hingga bulan Maret mendatang untuk mengosongkan rumah dan asetnya yang telah diganti rugi. Menurutnya, hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemerintah desa terdampak dengan PT Angkasa Pura 1. Hal tersebut berlaku untuk warga yang telah menerima ganti rugi atas lahan dan asetnya. Sedangkan warga yang mengajukan relokasi masih akan menunggu hingga lahan relokasi siap digunakan.

R. Sujiastono, Project Manager Kantor Proyek Pembangunan Bandara NYIA PT Angkasa Pura I menegaskan pengosongan lahan akan dimulai dari PAG pada 1 Januari mendatang. Adapun,proses pengosongan lahan PAG akan dimulai dengan mengirim pemberitahuan kepada kepala desa, hotel ataupun rumah warga yang tidak mengajukan relokasi. Lahan PAG sendiri sedianya akan dijadikan landasan pacu sehingga harus dikosongkan dan diratakan sekitar 500 meter x 4 kilometer.