PEMKAB SLEMAAN : Forpi Soroti Sejumlah Persoalan, Apa Saja?

HARIANJOGJA/GIGIH M. HANAFIMusisi Jazz asal Amerika, Jerry Palegrino unjuk kebolehan saat Ngayogjazz 2013 "rukun agawe ngejazz" di Desa Wisata Sidoakur, Sidokarto, Godesan, SLeman, Sabtu (16 - 11). Meskipun hujan deras tidak mengurangi animo masyarakat untuk melihat pagelaran musik yang sudah berlangsung tiap tahun tersebut.
16 Desember 2016 11:20 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Pemkab Sleman perlu melakukan perbaikan di berbagai bidang.

Harianjogja.com, SLEMAN- Selama 2016, Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman menyoroti banyak persoalan yang butuh perhatian pemerintah. Forpi mendesak agar dilakukan perbaikan-perbaikan diberbagai bidang.

Koordinator Forpi Sleman Octo Lampito mengatakan, selama 2016 Forpi tidak hanya melakukan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten (Pemkab) Sleman tetapi juga melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

“Ada permasalahan yang kami temukan diberbagai bidang. Masalah ini kami laporkan agar ke depan kinerja Pemkab bisa lebih baik lagi,” kata Octo saat memaparkan hasil pantauan Forpi Sleman selama 2016, di Aula Bappeda Sleman, Kamis (15/12/2016).

Menurutnya, persoalan yang terjadi dan membutuhkan solusi tidak hanya terjadi di lingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, tetapi juga sinergi antarSKPD. Selain masalah sosial dan budaya, birokrasi dan pemerintahan, persoalan yang ditemukan juga dalam lingkup bidang ekonomi, perempuan, infrastruktur hingga layanan publik.

“Kami tidak hanya memantau kinerja SKPD, tetapi juga memantau isu-isu yang berkembang agar segera disikapi oleh Pemkab,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Forpi Bidang Pengkajian dan Investigasi Hempri Suyatna mengatakan, di bidang ekonomi dan desa wisata pihaknya menemukan persoalan lemahnya pemasaran produk UMKM. Meski saat ini sudah ada slemanmall.com namun Forpi belum melihat progress pemasaran yang dihasilkan melalui e-commerce tersebut.

“Forpi juga mendorong Pemkab untuk mengembangkan BUMDes berbasis UMKM dan mengembangakan pasar-pasar khusus seperti pasar tani dan sebagainya,” kata dia.

Dia juga mendesak agar Pemkab melakukan review dan penegakan Perda No.18/2012 terkait pendirian toko modern berjejaring. Menurutnya, banyak dampak negatif yang muncul dari kasus menjamurnya toko modern di wilayah Sleman. Forpi merekomendasikan agar Pemkab melakukan pengembangan konsep sharing economy dengan toko-toko modern tersebut.

“Pemkab juga perlu mengembangkan pusat-pusat inkubasi (klinik) untuk mendorong produk UMKM termasuk pengembangan kampung-kampung digital,” usulnya.

Selain masalah tersebut, konservasi lahan pertanian yang semakin meningkat perlu diantisipasi Pemkab. Menurut Hempri, terjadinya konservasi lahan pertanian erat kaitannya dengan tumpang tindihnya rencana detail tata ruang tata wilayah (RTRW) di Sleman. Oleh karenanya, selain menyempurnakan RTRW Pemkab juga membutuhkan Perda Lahan Pangan Berkelanjutan. “Itu dilakukan untuk mengerem laju konservasi lahan pertanian ke pemukiman. Berikan petani  inovasi peningkatan produksi dan insentif seperti keringanan pajak pertanian,” usulnya.

Dalam penilaian Forpi, masih banyak potensi ekonomi yang berlum tergarap secara maksimal. Misalnya, pengembangan industri sepakbola, paket wisata halal dan pembentukan desa-desa wisata. Dia menyontohkan, ada sejumlah desa wisata yang mati suri akibat pengelolaan yang tidak optimal. “Pemkab atau SKPD terkait perlu melakukan pengembangan konektivitas paket-paket desa wisaya atau menjalin kemitraan dengan hotel dan desa wisata lainnya,” kata dosen Fisipol UGM itu.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sleman, Endah Sri Widiastuti mengakui, delapan desa dari 39 desa wisata mulai mati suri. Kedelapan desa itu yakni Desa Wisata Rejosari, Pajangan, Trumpon, Bangunkerto, Kaliurang Timur, Mangunan, Jantungan dan Sendari. Padahal, desa-desa tersebut memiliki potensi wisata yang cukup diunggulkan. “Beberapa desa yang mati suri dulu aktif sekarang kegiatan menurun dan mulai mati suri," ujar Endah di lokasi yang sama.

Endah menjelaskan, keberadaan desa wisata yang sudah mulai tidak aktif ini dilatar belakangi beberapa alasan. Ada yang membubarkan diri, pengelola tidak aktif karena tidak ada regenerasi dan beberapa masalah lainnya. "Kami tetap akan mencoba mengevaluasi keberadaan desa-desa wisata. Jika potensinya memang bagus, kami lakukan pembinaan," jelas Endah