INFRASTRUKTUR BANTUL : DPU Dinilai Mendominasi, SKPD Diharapkan Ambil Bagian

Arief Junianto

Rabu, 21 Desember 2016 - 10:20 WIB

Mediani Dyah Natalia

INFRASTRUKTUR BANTUL : DPU Dinilai Mendominasi, SKPD Diharapkan Ambil Bagian

Para pekerja yang melakukan perbaikan jalan di Jalan Parangtritis Paker, Bambanglipuro, Bantul, Selasa (29/6/2016). Perbaikan jalan tersebut ditergetkan akan selesai dua hari lagi dan sudah bisa digunakan saat lebaran nanti.( Yudho Priambodo/JIBI - Harian jogja)

Infrastruktur Bantul mayoritas di bawah DPU

Harianjogja.com, BANTUL -- Selama 2016, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bantul mencatatkan nilai proyek yang sangat fantastis. Lebih dari Rp128 miliar proyek pembangunan di Kabupaten Bantul menjadi lahan pengerjaan dinas tersebut.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Setiya sebelumnya menilai pihak DPU memang terkesan mendominasi proyek pembangunan di Bantul. Oleh sebab itu, guna pemerataan, ia mendorong agar pengerjaan pembangunan fisik di Kabupaten Bantul diserahkan kembali kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) pengampunya.

Ia mencontohkan, seperti pada pembangunan dan rehabilitasi beberapa pasar tradisional misalnya. Kendati proyek itu diusulkan oleh Kantor Pengelola Pasar (KPP) Bantul, namun pada pelaksanaannya dilakukan oleh DPU. Ini cukup ironis, karena pengusulan penganggaran hingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilakukan oleh Kantor Pasar.

“Jangan terpusat dilimpahkan ke DPU semua, selama ini pemda beralasan soal kemampuan SKPD non DPU untuk mengeksekusi. Itu bukan alasan yang tepat karena ternyata dinas lain juga mampu melakukan pelaksanaan pembangunan fisik,” tutur Setiya, Selasa (20/12/22016).

Ia berharap, dalam kepemimpinan bupati baru ini, kebijakan dapat dikembalikan kepada prosedur dan tata aturan yang semestinya. Pada pembahasan RAPBD 2017 ditemukan adanya program rehabilitasi pasar dengan nilai Rp 6,012 Miliar yang merupakan usulan dari Kantor Pengelola Pasar tetapi terdapat keterangan anggaran dipindah ke DPU.

“Kami tanyakan alasan pemindahan anggaran ini, tetapi pihak eksekutif tidak bisa memberikan penjelasan lebih jauh. Saya berharap kebijakan dapat dikembalikan, toh DPU sudah mengelola anggaran infrastruktur Rp 196 Miliar lebih,” tandas Setiya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News