Pro Rakyat Kecil, Hasil Sensus Ekonomi 2016 Jadi Penentu Kebijakan

Logo Sensus Ekonomi 2016. (bandungkota.bps.go.id)
29 Mei 2017 07:22 WIB Sunartono Jogja Share :

Sensus ekonomi 2016 di DIY menunjukkan sejumlagh gambaran kondisi masyarakat terbaru

Harianjogja.com, JOGJA -- Perdagangan besar maupun eceran serta perawatan kendaraan bermotor di DIY mampu menyerap sekitar 339.810 tenaga kerja dengan jumlah unit usaha paling banyak dibandingkan sektor lain. Pemda DIY akan menjadikan data sensus ekonomi 2016 sebagai referensi utama dalam menentukan kebijakan agar lebih pro masyarakat kecil.

Baca Juga : http://m.harianjogja.com/?p=820306">SENSUS EKONOMI 2016 : Bisnis Eceran dan Bengkel Serap 339.000 Tenaga

Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti data hasil sensus ekonomi 2016 yang sudah dirilis BPS DIY. Keberadaan UMK yang ternyata menjadi penopang perekonomian di DIY ke depan akan menjadi perhatian. Apalagi saat ini sejumlah perdagangan rumah tangga yang justru tumbuh dengan pesat. Potret dagang ini tidak seperti membuka toko, penjual tetap berada di rumah namun dapat melakukan transaksi secara online dalam jumlah besar.

"Bentuknya rumah tangga biasa tapi mereka berjualan barang a, b, c kayak, padahal di situ terjadi transaksi, walaupun rumah tangga biasa tidak punya tenaga kerja, ini kan banyak sekali," ungkap dia akhir pekan lalu.

Ia menambahkan, di Gunungkidul misalnya, banyak ditemukan pekerja rumah tangga. Mereka bergerak di sektor informal sebagai daya dukung terhadap pariwisata, salahsatunya seperti aktivitas kerajinan atau cinderamata di Putat, Patuk.

"Minimal dengan potret [data BPS] seperti itu. Berarti kami harus ada keberpihakan pada industri kecil rumah tangga tersebar di DIY," ujarnya.

Bappeda DIY, kata Tavip, sebenarnya setiap tahun melakukan pendataan ekonomi masyarakat dalam program survei sosial ekonomi nasional (Susenas). Program itu di-update setiap Maret dan September setiap tahunnya. Namun, data didapatkan hanya sebatas sampel, sehingga tidak detail seperti sensus.

"Karena itu di kami data-data [BPS] tersebut yang digunakan dalam perencanaan ke depan. Kami evaluasi juga program provinsi dengan kabupaten yang kadang tidak cocok," tegas dia.