Penanganan Intoleransi Butuh Keberanian Pemimpin

Pemimpin dalam hal ini kepala daerah harus memiliki keberanian untuk menangani persoalan intoleransi di DIY

Harianjogja.com, BANTUL - Pemimpin dalam hal ini kepala daerah harus memiliki keberanian untuk menangani persoalan intoleransi di DIY. Masalah intoleransi dibahasa dalam diskusi bertajuk Mengurai Benang Kusut Intoleransi di Jogja di Kantor LKiS, Jalan Pura, Sorowajan, Banguntapan, Bantul, Sabtu (5/8/2017) sore.

Akademisi Fisipol UGM Arie Sujito dalam kesempatan itu mengatakan, kasus intoleransi di Jogja kuncinya harus ada kehendak politik pada pimpinan, dalam hal ini Bupati atau Gubernur. Pemimpin politik harus betul-betul berani harus ambil risiko.

Namun persoalannya, ia tak terlalu yakin bahwa political will itu akan muncul ketika tanpa adanya konflik kepentingan. Salahsatu resolusi yang cukup penting, ia menyarankan membangun civil society, supaya tidak terjebak pada proses politisasi identitas.

"Tidak mungkin mengandalkan NGO saja. Misal ada perkelahian antar mahasiswa itu kemudian menyeret soal identitas, itu harus ada inisiatif forum antar mahasiswa untuk mendamaikan," terangnya dalam diskusi tersebut.

Meski tak separah di Jakarta, namun Ari menilai Jogja cukup rentan soal konflik. Apalagi seiring meningkatnya sumber daya kota, membuat masyarakat mudah stres yang seringkali disoal terkait identitas. Menurut dia, tidak ada artinya banyak intelektual di Jogja dan mereka memiliki pemahaman baik terhadap kemajemukan namun mengabaikan persoalan tersebut.

Dari lima wilayah di DIY, kata Ari, Sleman dan Kota Jogja menjadi daerah yang paling rawan terjadi intoleransi. Penyebabnya, selain karena tingkat kemajemukan masyarakat dan tingkat kesenjangan tergolong tinggi juga ada indikasi pemimpin yang kurang memiliki sikap yang kuat untuk mengatasi intoleransi.

Untuk mengatasinya, kata dia, maka pemimpin harus mempu membangun kebijakan yang lebih adil dan mensejahterakan, serta mampu mengurangi kesenjangan. Selain itu perlu lebih sering dibangun dialog antar kelompok sekaligus menghentikan produksi kebencian antar kelompok yang memicu perselisihan antar agama dan etnis.

"Kita punya potensi yg besar soal itu. Kadang pemerintah tidak tegas, kalau tegas saya yakin mereka akan takut juga yang penting penegakan hukum juga salahsatu faktor untuk menghentikan itu," ucapnya.

Mantan Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu menyatakan seringkali kebijakan terkait penanganan intoleransi di DIY tidak sejalan antara pimpinan dengan bawahan. Meski demikian, ia menilai Gubernur DIY sebenarnya telah memberikan banyak acuan kebijakan penanganan, namun pada tataran di bawah yang kadang tidak terealisasi.

"Sari sisi kebijakan, setiap kami menyampaikan aspirasi ke Gubernur beliau selalu menanggapi dengan baik meski seringkali sampai di level bawah, nggak sampai [teralisasi]. Anggota DPRD ketika bertemu mengajukan [usulan ke Gubernur terkait penanganan intoleransi] nggak ada yang ditolak, tetapi begitu di tataran bawah, nggak ada yang dilaksanakan," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News