30 Tahun Berlalu, Festival Udin Kembali Tagih Keadilan
Peringatan yang berlangsung sejak Rabu (13/8/2026) hingga Sabtu (15/8/2026) ini menjadi ruang untuk terus menagih keadilan atas kasus Udin, yang telah mangkrak
Ilustrasi PNS (Dok/JIBI/Harian Jogja/Antara)
Pemkot Jogja menerima pegawai baru mutasi
Harianjogja.com, JOGJA -- Pemerintah Kota Jogja membuka kesempatan bagi pegawai negeri sipil (PNS) dari luar daerah yang ingin mutasi ke Jogja. Kesempatan ini dibuka tanpa batas waktu lantaran Pemerintah Kota Jogja kekurangan ribuan PNS di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan (BKPP) Kota Jogja, Maryoto mengatakan PNS Kota Jogja setiap tahunnya terus berkurang sekitar 200 orang karena pensiun. Sementara tidak ada PNS yang masuk karena terkendala moratorium penerimaaan calon PNS.
PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Jogja yang ada saat ini sekitar 5.600. jumlah tersebut hampir separuhnya adalah guru.
“Jadi untuk di kantor dan tenaga teknis masih kurang banyak. Idealnya yang kita butuhkan itu 10.000 PNS,” kata Maryoto, Sabtu (9/9/2017).
Karena itu, pihaknya mengandalkan penerimaan PNS mutasi. Maryoto mempersilahkan siapa saja PNS yang ingin bekerja di Jogja segera mengajukan permohonan disertai berkas. Berkas yang diajukan nantinya akan diverifikasi kembali oleh tim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Peringatan yang berlangsung sejak Rabu (13/8/2026) hingga Sabtu (15/8/2026) ini menjadi ruang untuk terus menagih keadilan atas kasus Udin, yang telah mangkrak
Jadwal SIM Keliling Jogja 6 November 2026 berada di Alun-Alun Kidul. Simak jadwal Satpas, SIM MAMI, Drive Thru, dan syarat perpanjangan SIM.
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
ICIFiMS 2026 UIN Sunan Kalijaga menghadirkan akademisi internasional. Kaprodi MKS juga mengingatkan pentingnya data dalam argumentasi mahasiswa.
Bakom RI menanggapi dugaan penyadapan Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional. Pemerintah menegaskan akan melawan tindakan makar.
Indef mengidentifikasi empat penyebab harga beras medium masih di atas HET meski stok Bulog mencapai 4,59 juta ton.