BANDARA KULONPROGO : Ratusan Rumah Relokasi Dianggap Layak Huni, Warga Enggan Pindah Karena Ini

Rima Sekarani

Senin, 11 September 2017 - 03:22 WIB

Mediani Dyah Natalia

BANDARA KULONPROGO : Ratusan Rumah Relokasi Dianggap Layak Huni, Warga Enggan Pindah Karena Ini

Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian relokasi bagi warga terdampak warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di wilayah Desa Janten, Kecamatan Temon, Kulonprogo. Foto diambil pada akhir Agustus 2017. (Rima Sekarani I.N./JIBI - Harian Jogja)

Bandara Kulonprogo, lahan relokasi dapat dihuni

Harianjogja.com, KULONPROGO -- Progres hunian relokasi warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) diklaim telah mencapai 91,22%. Bangunan yang sudah beratap serta tersambung jaringan listrik dan air dinilai sudah cukup layak huni.

Hal tersebut diungkapkan, koordinator tim konsultan pendampingan warga terdampak NYIA dari PT Tri Patra, Arief Bowo, Minggu (10/9/2017). Sebanyak 184 dari total hunian relokasi yang mencapai 279 unit sudah memasuki tahap finishing.

“Tiga rumah masih persiapan. Lainnya sudah sampai pemasangan kuda-kuda dan atap 53 rumah, dinding dan kusen 30 rumah, dan pembangunan kolom 9 rumah,” kata Arief.

Arief lalu menjelaskan konsep hunian relokasi awalnya dirancang dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang minimalis. Rumah sudah bisa dikatakan layak ditinggali jika sudah rapat dan beratap, memiliki dapur, serta terpasang jaringan listrik dan air. Dengan begitu, bangunan yang sudah memasuki tahap finishing sebenarnya sudah dapat ditinggali sembari meneruskan sisa pekerjaan hingga tuntas.

Namun, warga terdampak tidak berkenan dengan konsep yang ditawarkan pihak konsultan. Mereka ingin rumah benar-benar jadi dulu, seperti sudah dilengkapi dengan teras, pagar, dan dicat dulu. Menurut Arief, hal tersebut wajar karena warga membangun dengan uang pribadi yang berasal dari ganti rugi lahan. Timnya tidak memiliki kekuatan yang pengaruhnya seperti saat mendampingi program bantua relokasi warga terdampak bencana erupsi Gunung Merapi di Sleman atau gempa bumi di Bantul.

Arif lalu mengungkapkan, kontrak konsultan pendampingan sudah berakhir pada Jumat (8/9/2017) kemarin. Pendampingan selanjutnya diserahkan secara penuh kepada Pemkab Kulonprogo karena tidak ada perpanjangan kontrak.

“Ini sudah jalan 90 persen. Menurut pandangan kami ini sudah bisa jalan sendiri, yang penting struktur tahan gempanya sudah,” ujar Arif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News