Advertisement
Soal Pabrik Keruk Air Tanah Dewan Bantul Turut Meradang
Salah seorang warga tengah melintas di area peruntukan kawasan industri, Dusun Banyakan II, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kamis(21/5/2015) siang. (JIBI/Harian Jogja - Arief Junianto)
Advertisement
Pemkab Bantul diminta bersikap tegas terkait pabrik yang tidak menggunakan air PDAM.
Harianjogja.com, BANTUL-- DPRD Bantul mendesak Pemkab bertindak tegas terhadap pabrik yang mengeruk air tanah untuk kegiatan operasionalnya di Kawasan Industri Piyungan (KIP), tanpa menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seperti diamanahkan perundangan.
Advertisement
Permasalahan belum adanya pabrik yang berada di KIP, juga menjadi perhatian Komisi B DPRD Bantul sebagai mitra PDAM. Pasalnya, kewajiban usaha menggunakan air PDAM elama dilalui jalur PDAM telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun turunannya berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang telah diundangkan sejak Maret 2017 lalu.
Anggota Komisi B DPRD Bantul, Suradal mendorong Pemkab Bantul mengambil sikap tegas terhadap persoalan ini. Sebab menurutnya, peraturan ini merupakan kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pelanggaran atasnya harus disikapi dengan serius. Jika tidak maka hal tersebut juga dapat berpengaruh pada berkurangnya pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentu saja akan merugikan pihak Pemkab. "Sebagai pemegang kuasa harus tegas agar PDAM punya kekuatan," kata Suradal Senin (16/10/2017).
Politisi PKB ini juga mewanti-wanti Pemkab dan pemangku kepentingan terkait untuk meninjau ulang izin pabrik jika tetap tidak mau tunduk pada aturan. Tetapi menurut Suradal hal-hal seperti pencabutan izin tak bisa serta merta dilakukan, Pemkab juga harus melakukan sosialisasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akan hal ini. "Karena sudah kebacut, ya harus ada sosialisasi juga," ujarnya.
Sedangkan terhadap pabrik-pabrik baru atau yang mungkin baru akan berdiri, Suradal menegaskan Komisi B meminta Pemkab untuk meninjau seluruh aspek yang berhubungan pada saat mempertimbangkan pemberian izin. Sebab, setiap jenis perizinan tidak dapat dipisahkan dari peraturan-peraturan lainnya. "Harus ditinjau menyeluruh," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
NPC Kulonprogo Targetkan 25 Medali di Peparda 2025, Jumlah Atlet Meningkat Efek Qonitah
Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, PDIP Kota Jogja Soroti Substansi Demokrasi
Pendaftaran Jalur Domisili Wilayah untuk SPMB SMP di Bantul Diklaim Berjalan Lancar
Advertisement
Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Cegah Kawasan Kumuh, DPUPKP Bantul Terapkan WebGIS di Tiga Kapanewon Wilayah Pantai Selatan
Jadwal DAMRI Semarang Jogja PP
Advertisement
Tol Jogja Solo Segmen Klaten Prambanan Mulai Beroperasi 24 Jam, Mau Nyoba? Masih Gratis Loh!
Jalur dan Tarif Trans Jogja Hari Ini, Rabu 2 Juli 2025
Jadwal SIM Keliling di Bantul, Rabu 2 Juli 2025, Cek Lokasinya di Sini
Cek Cuaca di Jogja Hari Ini, Rabu 2 Juli 2025, Cerah-Berawan
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Sleman Hari Ini, Rabu 2 Juli 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jawara di Gelora Taekwondo Indonesia Championship 2025, Mahasiswa UMBY Raih 15 Medali
- Perpustakaan Kota Jogja Kini Buka hingga Malam Hari, Ini Jadwalnya
- Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
- Libur Panjang 1 Sura, Penumpang KA Jarak Jauh di Daop 6 Jogja Melonjak 20 Persen
- Sambut Positif Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, KPU DIY: Kurangi Beban Teknis
Advertisement
Advertisement
