Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
OPD diharapkan mampu menyinergikan sembilan prioritas pembangunan
Harianjogja.com, SLEMAN-Pemkab Sleman menetapkan sembilan prioritas perencanaan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019.
Kesembilan prioritas tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, pengembangan potensi lokal, lingkungan hidup, peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, tata kelola pemerintah serta budaya.
Sekda Sleman Sumadi menjelaskan, penetapan rancangan awal RKPD 2019 tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan dan dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat. "Tentu dengan memperhatikan prinsip keadilan, berkesinambungan, dan berkelanjutan dengan bentuk kegiatan yang lebih terukur dan inovatif," katanya, Jumat (19/1/2018).
Rancangan awal RKPD 2019 Sleman mengangkat tema mengembangkan potensi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya. Dia berharap, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menyinergikan sembilan prioritas pembangunan dalam RKPD 2019.
"Ini kesempatan awal bagi masyarakat dan Pemkab Sleman untuk menyusun perencanaan partisipasif. Kebijakan dan perumusan penyusunan kegiatan bisa terwadahi dalam program-program yang dapat secara terukur berdampak postif bagi masyarakat," harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Inflasi DIY September 2026 mencapai 0,26% secara bulanan, dipicu kenaikan harga beras, cabai rawit, hingga telur ayam ras.
Presiden Prabowo merombak kabinet pada 1 Oktober 2026. Bahlil, Sugiono, Dudung, Sarmuji, hingga Listyo Sigit mendapat posisi baru.
Revisi UU LLAJ mengusulkan denda truk ODOL hingga Rp50 miliar dan memperluas pihak yang dapat dikenai sanksi.
Buruh Jogja meminta outsourcing dihapus dan pekerja kontrak dibatasi maksimal satu tahun dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Bahlil Lahadalia siap dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Energi sekaligus tetap menjabat Menteri ESDM.