Advertisement
Hasil Psikotes Tak Jadi Acuan PHK
Advertisement
Polda DIY tidak merekomendasikan keputusan tersebut
Harianjogja.com, BANTUL-Pihak Polda DIY menyatakan hasil uji psikotes, baik memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS), tidak bisa dijadikan untuk menghentikan kontrak Pekerja Harian Lepas (PHL) Pemkab Bantul. Polda mengaku tidak merekomendasikan keputusan tersebut.
Advertisement
Ketua Komisi A Endro Sultastomo mengatakan, dari hasil audiensi pihak DPRD dengan Polda DIY terungkap beberapa hal penting. Di antaranya pihak Polda mengakui memang menentukan nilai MS ataupun TMS bagi PHL yang diuji. Namun, nilai tersebut tidak lantas menjadi dasar untuk penghentian kontrak kerja. Menurut Polda, hasil akhir tetap ada di tangan Pemkab Bantul.
Endro juga menjelaskan, berdasarkan penuturan Polda ada mekanisme penghitungan nilai tersendiri. Itu menjawab pertanyaan Dewan yang menganggap ada kejanggalan di hasil akhir nilai TMS. "Menurut Polda meskipun nilainya banyak yang B tapi ada satu nilai yang KS [pada kriteria tertentu], bisa menjatuhkan nilai keseluruhan," ucapnya, Selasa (23/1/2018).
Endro menambahkan hasil uji psikotes tersebut menurut Polda bersifat rahasia. Ibaratnya seperti uji laboratorium yang hasilnya langsung diberikan kepada masing-masing peserta tes. Namun, karena dalam hal ini Pemkab Bantul berperan sebagai pemohon, maka rekap hasil uji psikotes diberikan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
Namun , Endro menyebut Komisi A tetap akan mendorong Bupati untuk memenuhi rekomendasi yang mereka sampaikan. Rekomendasi itu yakni Pemkab Bantul harus mengusahakan agar polemik ini segera berakhir, agar membatalkan kebijakan yang didasarkan pada hasil uji psikotes karena dinilai tidak bisa jadi satu-satunya alasan untuk memberhentikan PHL, dan mendorong Pemkab untuk mempekerjakan kembali para PHL yang diputus kontraknya. "Karena niat awalnya tes ini kan penataan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dishub Jogja Petakan Titik Parkir Liar Jelang Libur Akhir Tahun, Ini Salah Satunya
Pemilu 2024, Ini Skenario KPU Sleman untuk Distribusi Logistik di Daerah Rawan Bencana
Desentralisasi Pengelolaan Sampah, ORI DIY: Penutupan TPA Piyungan Tidak Sesuai Perda
Serahkan DIPA dan Buku Alokasi TKD 2024, Belanja Negara di DIY 2024 Naik 12,08 Persen
Advertisement
Sebaran Belum Merata, Kualitas dan Kuantitas Homestay di Bantul Perlu Ditingkatkan
Soal Video Ade Armando Senggol Keistimewaan DIY, GKR Hemas: Pasti Itu Pesanan, Tapi Yo Gak Popo
14 Cagar Budaya dan 9 Fasum di Sleman Dilarang untuk Kampanye
Kemenag Kulonprogo Berikan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal
Sejumlah Siswa SD dan SMP di Bantul Peroleh Nilai ASPD Nyaris Sempurna
Advertisement
Kecelakaan Terjadi di JJLS, Libatkan Dump Truck dan Mobil
Musim Tanam Padi di Nanggulan Kulonprogo Mundur, Ini Dampaknya
17 Ruas Jalan di Bumi Sembada Berpotensi Macet saat Libur Nataru 2024
Anggota DPRD Kulonprogo Ungkap Petani Masih Kesulitan Pupuk
Bantul Gandeng Sejumah Kampus untuk Tingkatkan Kualitas Desa Wisata
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Boyong UMKM Solo ke Prancis, Spirit Gibran Menyebar hingga ke Tegal
Advertisement
Jelang Natal Saatnya Wisata Ziarah ke Goa Maria Tritis di Gunungkidul, Ini Rute dan Sejarahnya
Advertisement
Berita Populer
- Jalur Alternatif ke Gunungkidul Dibuka saat Nataru, Tanpa Lewat Tanjakan Piyungan-Patuk
- Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Massa Aksi Ancam Copot Semua Baliho PSI di DIY
- Ratusan Mobil Angkutan Barang Terjaring Razia di Perbatasan Jogja
- Sempat Dianggap Hama, Bunga Amarilis Patuk Kini Jadi Primadona Wisatawan
- Tanggapi Video Ade Armando, DPRD DIY : Rendahkan dan Lukai Rakyat Jogja
Advertisement
Advertisement
