Kereta Cepat Bakal Sampai Jogja-Solo? Ini Tanggapan Pemda DIY

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyambut baik opsi perpanjangan jalur kereta cepat yang digulirkan Pemerintah Pusat

 
Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyambut baik opsi perpanjangan jalur kereta cepat yang digulirkan Pemerintah Pusat. Keberadaan kereta cepat dinilai akan semakin mempermudah aksesibilitas dari dan menuju Bumi Mataram. Pilihan moda transportasi pun akan lebih beragam.

"Sepanjang bermanfaat bagi masyarakat dan kebutuhan ekonomi, [Pemda DIY] akan siap-siap saja. Tapi, ada dua hal yang perlu dicermati, yakni proses investasi dan pembangunan. Apakah pembangunannya nanti akan bersentuhan dengan kepentingan sosial kemasyarakatan tidak?" ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi melalui sambungan telepon, Selasa (6/2/2018).

Ia menyatakan, hingga kini Pemerintah Pusat belum melakukan komunikasi dengan Pemda DIY terkait dengan opsi perpanjangan kereta cepat sampai Jogja atau Solo.

Rencana itu pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada Senin (5/1/2018). Luhut membuka opsi perpanjangan rute kereta cepat, yang awalnya hanya dari Jakarta sampai Bandung, bisa diperpanjang hingga Jogja atau Solo.

Gatot menambahkan, jika opsi perpanjangan ditetapkan dan ada pembicaraan lebih lanjut, maka Pemda DIY akan melihat terlebih dahulu mengenai pembangun proyek tersebut. Apakah nantinya akan menggunakan rel lama atau perlu membuat rel baru.

"Artinya kalau sudah bicara detail, dilihat apakah membutuhkan? pembebasan lahan atau tidak. Kalau memanfaatkan jalur kereta api yang ada kan lebih bagus. Tapi kalau pakai jalur baru, lah ini yang perlu dibicarakan [karena akan ada pembebasan lahan," imbuh Gatot.

Karena proyek tersebut adalah salah satu bagian dari program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Gatot mengatakan penanganan proyek pasti ditangani oleh Pemerintah Pusat. Tapi, dari sisi manfaat, ia mengatakan DIY akan menerima manfaat tersendiri.

Moda transportasi tersebut dianggap akan semakin mempermudah aksesibilitas. Selain itu, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan angkutan, selain kereta api biasa dan pesawat terbang.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Munarto juga menyatakan hingga kini belum ada pembicaraan antara Pemerintah Pusat dengan Pemda DIY mengenai opsi perpanjangan proyek yang telah melewati proses peletakan batu pertama pada 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News