Pemerintah Luncurkan Program Penangkal Radikalisme di DIY

Pemerintah gelontorkan anggaran Rp1,4 miliar.

Harianjogja.com, JOGJA--Komisi A DPRD DIY dan Pemda DY menyiapkan program bertajuk Sinau Pancasila guna menjawab berbagai permasalahan radikalisme dan kekerasan jalanan di DIY. Program senilai Rp1,4 miliar itu dilaksanakan berupa pendidikan Pancasila yang menyasar generasi millennial.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan program ini didasari atas banyaknya kejadian memprihatinkan belakangan ini terkait dengan radikalisme, ektremisme, dan kenakalan menjurus kriminal seperti klithih. Sebenarnya, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak 2017 namun tahun ini akan khusus menyasar generasi muda.

"Tahun ini fokuskan pada generasi millennial agar pemuda bisa menjadi pelopor Pancasila," katanya dalam jumpa media di DPRD DIY, Rabu (7/2/2018). Peserta kegiatan ini antara lain anggota OSIS, Karang Taruna serta berbagai anggota kepemudaan lainnya meski kepala desa dan sekolah tetap diikutsertakan.

Program akan dilaksanakan dengan pertemuan di 78 kecamatan seluruh DIY serta 10 pertemuan di tingkat kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan oleh Komisi A DPRD DIY bersama dengan Badan Kesbangpol DIY dan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.

Eko mengatakan berbagai kasus intoleransi sebagaimana yang terjadi di Banguntapan beberapa waktu lalu mengindikasikan praktek tersebut masih terjadi di tengah masyarakat. Pemerintah perlu bersikap cepat menghadapi hal ini agar Jogja tidak dipandang sebagai daerah intoleran seperti Jakarta. Tindakan intoleransi sendiri bertentangan dengan Pancasila dan merusak kebinekaan yang terbangun serta keistimewaan Jogja.

Sugeng Irianto, Sekretaris Badan Kesbangpol DIY ditemui di tempat yang sama mengatakan program ini didanai dari APBD DIY untuk 88 kegiatan. Kegiatan pertama akan digelar di Kecamatan Sleman Kamis, (8/2/2018). Kabupaten Sleman menjadi daerah yang pertama disasar selama Februari dan Maret. Disusul oleh Kulonprogo pada April dan Mei mendatang. Kemudian, kegiatan akan dilakukan di Kota Jogja selama Juni, dilanjutkan di Kulonprogo dan terakhir di Bantul pada September mendatang.

Ia menguaraikan materi yang disampaikan terdiri dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI, dan pencegahan dini potensi konflik sosial. "Setelah paparan akan akan diskusi kasus, mungkin selama ini pernah punya pengalaman menangani konflik intoleransi," katanya. Harapannya, setelah kegiatan ini akan muncul rekomendasi berdasarkan pengalaman yang telah dialami oleh para peserta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News