BANDARA KULONPROGO : Warga Terdampak NYIA Mulai Huni Rusunawa

17 Februari 2018 11:55 WIB Uli Febriarni Kulonprogo Share :

Warga khawatir tak kuat bayar sewa rusunawa.

Harianjogja.com, KULONPROGO--Sebanyak empat keluarga yang terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) telah menempati rumah susun sewa (rusunawa) di Triharjo, Wates.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Suparno mengatakan, beberapa dari mereka berasal dari Desa Palihan Kecamatan Temon dan mulai menghuni rusunawa sejak 5 Desember 2017. Untuk bisa menghuni rusunawa, warga terdampak harus lebih dahulu mendaftar ke DPU PKP Kulonprogo, mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan.

"Calon penghuni adalah masyarakat berpenghasilan rendah, sudah menikah, penduduk atau bekerja di Kulonprogo, dan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian [SKCK]. Pendaftaran gratis," kata dia, Kamis (15/2/2018).

Ketua Paguyuban Penghuni Rusunawa Triharjo, Sutarto menyebutkan pengelola rusunawa sudah menyiapkan kamar-kamar yang masih tersedia sejak jauh hari. Total ada 13 orang warga terdampak pembangunan NYIA yang sudah sekitar tiga pekan menghuni rusunawa. Dua KK menempati lantai dua gedung selatan (gedung A), dua KK yang lain berada di lantai tiga gedung sebelah utara (gedung B). Mereka semua berasal dari Pedukuhan Kragon II Desa Palihan.

Semua penghuni rusunawa hingga saat ini masih dibebaskan dari biaya sewa kamar. Pasalnya, rusunawa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat tersebut belum secara resmi menjadi aset Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, sehingga dinas terkait belum bisa menerapkan biaya sewa. Hanya saja, nantinya setelah penyerahan aset, mereka akan dikenakan kebijakan tarif sewa per bulan. Tarifnya berkisar mulai dari Rp135.000 hingga Rp205.000, tergantung posisi kamar.

Salah seorang warga terdampak NYIA, Supriyadi menuturkan, rumah yang ia huni berada di sebelah utara Gereja Kristen Jawa (GKJ) Palihan. Rumah tersebut telah dirobohkan oleh tim proyek NYIA pada awal Desember 2017 dan sebelumnya ia telah menerima Surat Peringatan dari tim proyek. Supriyadi menginap di rumah kerabat selama semalam setelah perobohan bangunan, baru pada keesokan harinya ia pindah ke rusunawa bersama istri dan satu anaknya. Supriyadi dibantu oleh Kapolsek Temon saat mendaftar untuk menghuni rusunawa.

Ia mengaku, telah menjalani penilaian ulang aset bangunan rumah, tanam tumbuh, dan sarana pendukung lain (SPL). Hanya saja, hingga kini ia sama sekali belum menerima dana kompensasi pembebasan lahan, karena masih dalam tahap permohonan diskresi (keringanan). Ia berharap diskresi penilaian ulang aset oleh appraisal bisa segera dikabulkan pemerintah.

"Pertanyaan saya, nasibnya diskresi di kementerian bagaimana? Kalau AP I berharap PWPP-KP menyerah, seharusnya konsisten dulu dengan kami dan appraisal ulang bisa dibayarkan. Mereka [kelompok penolak NYIA] pasti juga akan bercermin dari nasib kami," serunya.

Warga lain yang terdampak NYIA, Hadiyono Haryono menjelaskan ia ikut menempati rusunawa karena tidak mampu membuat rumah baru sebagai relokasi. Hadiyono dan anaknya menempati dua buah kamar di rusun sejak September 2016. Keduanya memang sejak awal mendukung pembangunan bandara meski tidak mendapat ganti rugi pembebasan lahan, dan penyebabnya merupakan urusan internal keluarga.

Hadiyono tinggal di rusunawa dengan anak bungsunya yang masih kuliah. Sedangkan anak sulungnya yang bekerja sebagai satpam, menempati kamar tersendiri bersama istri dan anaknya. Hadiyono juga sudah terdaftar sebagai calon penghuni dua unit rumah di lahan relokasi magersari di Kedundang. Ia khawatir tidak bisa membayar uang sewa karena tidak memiliki penghasilan lagi.

"Saya berharap ada bantuan modal untuk buka warung kecil, seperti dulu saya punya di Palihan," terangnya.