Anggaran Infrastruktur Gunungkidul Rp372 Miliar, Jalan Jadi Prioritas
Gunungkidul memproyeksikan anggaran infrastruktur Rp372,28 miliar pada 2027. Rencana mencakup perbaikan jalan, irigasi, dan gedung pelayanan.
Sudah ada kerja sama di bidang yang lain seperti pendidikan, kesehatan hingga pariwisata
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan, kerja sama kelautan antara pemkab di kawasan Gunungsewu bukan hal yang baru karena sudah terjalin sejak lama.
Sebelum penandatangan MoU di bidang kelautan dan perikanan, sudah ada kerja sama di bidang yang lain seperti pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata. “Kita memiliki satu visi dan berada di satu kawasan, jadi kerja sama tersebut butuh ditingkatkan, terutama untuk upaya menyejahterakan masyarakat,” kata Badingah, Kamis (8/3/2018).
http://m.harianjogja.com/?p=901201">Tekan Konflik Antarnelayan, Tiga Pemkab Jalin Kerja Sama
Asisten Administrasi Umum Sakundoko berharap adanya kerja sama ini bisa meningkatkan kesejahteraan di ketiga wilayah. Menurut dia, kerja sama ini sudah terjali sejak lama dan dapat terlihat dalam sekretariat Pawonsari tentang pengelolaan kawasan geopark di ketiga wilayah.
“Kerja sama perlu ditingkatkan di semua sektor. Untuk saat ini dibahas masalah kelautan dan perikanan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul memproyeksikan anggaran infrastruktur Rp372,28 miliar pada 2027. Rencana mencakup perbaikan jalan, irigasi, dan gedung pelayanan.
DPRD DIY mengusulkan balai RW menjadi laboratorium Pendidikan Khas Kejogjaan untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis budaya Jogja.
Harga cabai rawit mencapai Rp88.642/kg pada pekan keempat Oktober 2026. Mendagri Tito mendorong perluasan tanam dan distribusi pasokan.
Polresta Sleman menggelar Operasi Patuh Progo 2026 selama 14 hari. Data mencatat 25.497 pelanggaran lalu lintas pada 2025.
Indonesia Kaya menghadirkan legenda Timun Mas dan Nyi Roro Kidul dalam delapan episode musikal vertikal yang tayang di TikTok.
Yusril menyoroti 23 definisi keuangan negara yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengelola BUMN.