Tak Semua UMKM di Jogja Bisa Mandiri, Ini Tindakan Pemerintah

Pemerintah Kota Jogja terus berupaya menjembatani pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk terus berkembang

Harianjogja.com, JOGJA -Pemerintah Kota Jogja terus berupaya menjembatani pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk terus berkembang karena UMKM menjadi tulang punggung perekonomian rakyat, bahkan paling banyak menyerap tenaga kerja.

Namun belum semua UMKM di Jogja bisa mandiri. Berdasarkan hasil pemetaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (KUKM-Nakertrans) Kota Jogja dari sejumlah persoalan yang dihadapi pelaku UMKM dalah permodalan dan pemasaran.

Kepala Dinas KUKM-Nakertrans Kota Jogja, Lucy Irawati mengatakan banyak lembaga permodalan yang bisa diakses pelaku UMKM namun karena keterbatasan informasi sehingga belum banyak UMKM mengetahuinya. Akibatnya, UMKM mengakses modal ke pihak yang menawarkan bunga yang memberatkan.

"Maka kami dekatkan lembaga permodalan yang bisa diakses UMKM," kata Lucy di sela-sela sosialisasi pembiayaan melalui kredit usaha mikro (KUR) dan pengenalan program Gandeng-gendong di Hotel de Laxton di Jalan Urip Sumoharjo, Gondokusuman, Kamis (15/3/2018).

Sosialisasi yang diselenggarakan Dinas KUKM-Nakertrans Kota Jogja tersebut menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Tri Saktiana; Penyelia Kredit Mikro Bank BPD DIY Cabang Senopati, Joko Wiyono; dan Asisten Wali Kota Jogja Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aman Yuriadijaya.

Sosialisasi ini diikuti sekitar 90 orang dari perwakilan pengurus UMKM tiap kecamatan, mahasiswa, dewan kerajinan, serta perwakilan pengusaha.

Lucy mengatakan banyak lembaga permodalan yang bisa diakses UMKM. Selain perbankan, juga ada koperasi. Dalam waktu dekat Pemerintah Pusat juga akan meluncurkan bantuan pinjaman UMKM tanpa agunan dengan maksimal pinjaman Rp5 juta.

Menurut dia, BPD DIY sejak dua tahun terakhir juga sudah meluncurkan pinjaman KUR dengan bunga 7% selama setahuan atau 4% per bulan. Jauh lebih ringan dibanding tahun lalu sekitar 22% per tahun. Meski mengharuskan adanya agunan, namun nilai pinjaman bisa lebih tinggi dari nilai agunan.

Selain itu, dari sisi pemasaran, kata Lucy, Pemerintah Kota Jogja juga berupaya menggandeng sejumlah pihak untuk ikut terlibat dalam proses pemasaran produk-produk UMKM, mulai dari pameran-pameran, kerjasama dengan pengelola hotel dan pengelola wisata.

Dalam waktu dekat, kerjasama ini akan dikukuhkan melalui kesepakatan bersma. "Upaya ini bagian dari program gandeng-gendong yang digencarkan Pemerintah Kota Jogja dengan melibatkan kota [pemkot], kampus, komunitas, koorporate, dan kampung," papar Lucy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News