Kraton Tak Mau Hibahkan Tanah, Pembangunan Embarkasi di Bandara Baru Terganjal

Harianjogja.com, JOGJA- Persoalan lahan, yang menjadi titik pangkal masalah dalam rencana embarkasi haji melalui New Yogyakarta International Airport (NYIA), belum menemui titik terang. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat bersedia menyiapkan lahan, tapi tidak ingin ada pembebasan lahan.

Sementara di sisi lain, Kementerian Agama tidak bisa membangun fasilitas embarkasi, jika tanahnya milik pihak lain.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan Rakor Pembangunan Embarkasi DIY, yang berlangsung di Ruang Komisi D DPRD DIY, Rabu (16/5/2018). Sekretaris Komisi D DPRD DIY Suwardi mengatakan, pihak Kraton, yang dalam hal ini diwakili Gusti Hadi, mempersilakan Kementerian Agama membangun fasilitas embarkasi di lahan Sultan Grond (SG).

Dalam laporan Rakor Pembangunan Embarkasi DIY yang diterima harian ini, posisi SG yang cukup untuk membangun fasilitas embarkasi ada di Nanggulan dan Kalibawang, Kulonprogo.

“Hanya saja, supaya tidak ada persoalan mban cidhe mban ciladan, kalau bisa Kraton berharap tidak perlu ada pembebasan lahan. Kraton ingin supaya tanah SG bisa dimanfaatkan sebagaimana lahan di UGM, tidak dihibahkan,” jelas Suwardi melalui sambungan telepon.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY Noor Hamid mengatakan, ihwal pembebasan lahan memang menjadi masalah yang belum beres sejak awal. Sebabnya, untuk membangun gedung embarkasi dengan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), lahan tersebut harus atas nama Kemenag.

“Hal tersebut masih dalam kajian Kemenag dengan Menkeu [Menteri Keuangan], bisa tidak dana SBSN untuk bangun di atas tanah SG,” jelasnya.

Rencana pembangunan embarkasi melalui NYIA pertama kali dihembuskan oleh Kanwil Kemenag DIY beberapa bulan lalu. Embarkasi melalui NYIA dianggap perlu diwujudkan, karena jarak jemaah haji asal DIY dan Jawa Tengah bagian barat ke embarkasi Solo dinilai terlalu jauh, padahal jemaah banyak yang sudah tua.

Selain itu, embarkasi melalui NYIA juga akan lebih efektif, karena pesawat yang berangkat menuju Tanah Suci bisa mengangkut jemaah lebih banyak, karena NYIA memiliki runway yang lebih panjang dari Bandara Internasional Adi Sumarmo.

Tapi, karena dana SBSN tidak boleh digunakan untuk pengadaan lahan, maka Kanwil Kemenag DIY berharap Pemda DIY menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas embarkasi seperti asrama dan lain sebagainya.

Suwardi mengatakan, rapat juga menyimpulkan perlunya peneguhan komitmen antara Pemda DIY dan Kemenag. Pemda DIY akan mengirimkan surat ke Kemenag untuk mendapatkan izin dan dukungan pendirian embarkasi di DIY.

Jika ada komitmen formal, maka hal itu akan bisa menjadi landasan pengambilan langkah-langkah selanjutnya, sekaligus memastikan tidak ada upaya pembangunan embarkasi di sekitar NYIA oleh Pemerintah Jawa Tengah.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi mengatakan, ada dua skema yang bisa dipilih untuk mewujudkan embarkasi NYIA, yakni Pemda DIY akan membangun seluruhnya atau Pemda DIY menyediakan tanah dan Kemenag yang membangun. Karena itulah perlu terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News