Miris, Kota Pelajar Tak Punya Bus Sekolah

Harianjogja.com, JOGJA--Meskipun sudah ada peraturan daerah yang mewajibkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, menyediakan bus sekolah, tapi fasilitas tersebut hingga kini belum disediakan. Bus sekolah diklaim lebih aman bagi anak-anak.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY Roni Primanto, saat konferensi pers peringatan Hari Anak Nasional DIY, Selasa (7/8/2018), mengatakan, penyediaan bus sekolah merupakan pekerjaan rumah bagi Pemda DIY dan pemerintah tingkat dua. Penyediaan bus sekolah harus dipenuhi mengingat DIY yang statusnya sebagai Kota Pelajar.

Realisasi pengadaan bus sekolah, menurur Roni, masih terkendala penentuan jalur. "Pertama harus ada rute khusus melalui sekolah. Rute ini yang dipikirkan, mana sekolah yang diprioritaskan. Apalagi sekarang dengan adanya zonasi justru jarak rumah dengan sekolah semakin dekat," jelasnya di Kompleks Kepatihan.

Sebelumnya, pengadaan bus sekolah juga menjadi perhatian DPRD DIY. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mendesak supaya bus sekolah segera diwujudkan. Ia menganggap moda transportasi itu akan mengurangi potensi tawuran dan pelanggaran lalu lintas yang kerap dilakukan pelajar.

Pengadaan bus sekolah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Di dalam pasal 26, terdapat dua ayat yang mengharuskan pemerintah daerah memberikan sejumlah fasilitas kepada pelajar berupa bus dan sepeda.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY Arida Oetami mengaku telah mengusulkan pengadaan bus sekolah, tapi hal itu belum bisa diwujudkan. Justru, beberapa sekolah swasta malah sudah menyediakan mobil untuk mengantar jemput siswa. Tapi, fasilitas serupa belum bisa dipenuhi pemerintah daerah. Bus sekolah dianggap perlu karena dinilai lebih aman untuk anak-anak.

Ia merasa iri dengan negara lain, di mana bus-bus sekolah selalu siap sedia mengantar pelajar. Meski belum bisa diwujudkan, Arida mengatakan, pihaknya akan terus melakukan advokasi.

"Harus sabar mengadvokasi itu. Orang tua ya ayem saja karena dijemput dan diantar [anaknya]. Ditunggu saja mana kabupaten dan kota yang bisa menyediakan ini, karena lebih aman dibanding pakai sepeda motor. Dulu pas HAN [23 Juli] sempat minta Trans Jogja menggratiskan pelajar, tapi belum bisa," jelas Arida.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News