Berbagai Permasalahan Sosial Kependudukan di Gunungkidul Harus Bisa Diatasi

Herlambang Jati Kusumo

Jum'at, 23 November 2018 - 09:17 WIB

Kusnul Isti Qomah

Berbagai Permasalahan Sosial Kependudukan di Gunungkidul Harus Bisa Diatasi

GKR Mangkubumi memberikan sambutan dalam acara deklarasi IMP dan pengukuhan Pengurus Koalisi Kependudukan Gunungkidul periode 2018-2022, di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Kamis (22/11/2018). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL— Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Gunungkidul deklarasikan Germas ‘Bersama Ngayogjokarto’ atau bersama ngayahi joyoning kaluwargo lan tongo teparo yang diharapkan mewujudkan terciptanya suasana asah, asih, asuh dalam keluarga, bertetangga dan bermasyarakat.

Bupati Gunungkidul Badingah mengungkapkan saat ini masih banyak tantangan atau permasalahan sosial yang dihadapi di Gunungkidul. “Kegiatan ini diharapkan bisa memecahkan permasalahan ketahanan keluarga yang ditandai makin hilangnya rasa hormat, kehangatan maupun kebersamaan dalam keluarga, yang diindikasikan dengan meningkatkanya kasus perceraian di Gunungkidul,” ujar Badingah, disela kegiatan deklarasi di Bangsal Sewokoprojo, Kamis (22/11/2018).

Badingah memaparkan data perceraian ini masih cukup tinggi, hingga pertengahan bulan November 2018 mencapai 1.453 kasus perceraian. Selain itu dikatakannya permasalahan lainnya yang mengkawatirkan yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di DIY yaitu 9,7% melebihi angka rata-rata Nasional. Dikatakanya hal tersebut yang menurut para ahli, kejiwaan menyebabkan angka bunuh diri di Gunungkidul masih tinggi.

“Dengan upaya memahami fenomena bunuh diri, Capacyti Building dan Deklarasi Germas Bersama Ngayojokarto ini, diharapkan bisa mencari penyebab dan mendapatkan konklusi yang memuaskan untuk mendapatkan referensi penentu kebijakan dalam mengambil langkah pencegahan,” ujar Badingah.

GKR Mangkubumi yang turut hadir dalam kegiatan ini mengharapkan masalah kependudukan dapat teratasi. Dimana pada kegiatan ini juga dikukuhkan Pengurus Koalisi Kependudukan Gunungkidul periode 2018-2022 yang diharapkan pula membantu menuntaskan permasalahan di Gunungkidul.

“Kami mengharapkan pula grand design kependudukan dapat segera dirapatkan, dimusyawarahkan dan segera terwujud,” ujar GKR Mangkubumi.

Dikatakan dengan Grand design tersebut program terkait kualitas maupun kuantitas. “Kualitas berarti peningkatan pelayanan kesehatan meningkat, pelayanan pendidikan meningkat, pelayanan pendidikan meningkat. Kalau bicara kuantitas program KB gimana, pendataan masalah sosial, dan yang lainnya,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News