DJPB Gelar Perbendaharaan Menyapa di Imogiri

Harianjogja.com, JOGJA--Sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) DIY melaksanakan kegiatan “Perbendaharaan Menyapa” di Kecamatan Imogiri, Bantul. Kegiatan ini dihadiri camat, kepala desa, dan perangkat desa dari Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Dlingo.

Sehari sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan serupa di SMPN 1 Yogyakarta. Kegiatan “Perbendaharaan Menyapa” kali ini bertujuan mengedukasi tentang peran DJPB dan Kementerian Keuangan serta mengenalkan APBN dan program strategis pemerintah, yaitu Dana Desa kepada masyarakat.

Camat Imogiri, Tri Tujiana dan Camat Dlingo,Jati Bayubroto menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPB Provinsi DIY ini. Mereka berharap agar para kepala desa dan perangkat desa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pemahaman akan pengelolaan APBN dan program-program strategis pemerintah, terutama Dana Desa.

Dana Desa merupakan salah satu program strategis pemerintah. Total alokasi Dana Desa di DIY kurun 2015-2019 mencapai Rp1,56 triliun. Sebesar 21,93% dialokasikan di Kabupaten Bantul, selama kurun yang sama atau mencapai Rp342,73 miliar.

"Alokasi Dana Desa setiap tahun terus meningkat. Tahun ini mencapai Rp98,36 miliar untuk 75 desa di Bantul. Sedangkan untuk seluruh DIY alokasi Dana Desa Tahun 2019 mencapai Rp423,8 miliar kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPB Provinsi DIY Aris Saputro, dalam paparan mengenai Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa, Kamis (17/1/2019).

Dana Desa disalurkan dalam tiga tahap dari RKUN ke RKUD oleh KPPN yang tiap tahap besarnya 20%, 40%, dan 40%. Selanjutnya penyaluran dari RKUD ke RKD diatur paling lama tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

"Beberapa desa masih mengalami keterlambatan penyaluran pada tahap II pada 2018 dan diharapkan untuk penyaluran Dana Desa di tahun ini tidak terjadi lagi," katanya. 

Menurutnya, penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu desa-desa diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi penyaluran dana desa dan capaian output yang dihasilkan.

Untuk 2019, kebijakan penyaluran Dana Desa antara lain melanjutkan skema padat karya tunai dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana fisik, meningkatkan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, serta melakukan penguatan atas monev pelaksanaan kebijakan Dana Desa dan kapasitas perangkat Desa.

Dalam sesi pemaparan materi sebelumnya, Kepala Kanwil DJPB Provinsi DIY Heru Pudyo Nugroho mengajak perangkat Desa untuk melek APBN 2019 yang bertemakan “APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia”. Postur APBN 2019 menganggarkan belanja sebesar Rp2.461,1 triliun dengan porsi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp826,8 miliar.

Beberapa hal baru dan strategis dalam APBN 2019 adalah adanya penguatan bidang kesehatan melalui program penurunan stunting terintegrasi, penajaman anggaran pendidikan dan penguatan program keluarga harapan.

Selain itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Kanwil DJPB Provinsi DIY Sri Nuryati juga menyampaikan institusi Ditjen Perbendaharaan beserta instansi vertikal DJPB di daerah dalam sesi pemaparan tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Peran DJPB. Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya DJPB telah melaksanakan Reformasi Birokrasi berupa penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan penataan SDM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News