PEMILU 2019: Proses Rekapitulasi Suara Bakal Merepotkan, Ini Dia Trik yang Diterapkan KPU Jogja

Foto ilustrasi. - Bisnis Indonesia
21 Januari 2019 17:20 WIB Uli Febriarni Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan mengungkapkan adanya lima surat suara berdampak pada bertambahnya waktu rekapitulasi bagi penyelenggara Pemilu. Namun KPU telah merancang cara agar penghitungan tidak terlalu lama.

Dia memperkirakan, rekapitulasi penghitungan kertas surat suara akan berlangsung lama terutama di tingkat kecamatan. Pasalnya mereka akan merekap penghitungan dari seluruh TPS.

Karena itu untuk menyikapi rekapitulasi kecamatan, dimungkinkan adanya empat kelas yang akan menghitungan secara simultan perolehan suara di TPS-TPS, mulai dari surat suara presiden, bersamaan dengan DPR, DPD dan lainnya.

"Misalnya, kelas pertama merekap suara presiden, dipimpin salah satu anggota PPK dihadiri saksi dan pengawas. Kelas kedua merekap suara DPR. Dilaksanakan misalnya di kantor Kecamatan, di ruang yang berbeda tapi bersamaan. Ini agar waktu yang dibutuhkan merekap tidak terlalu lama," kata Hamdan, Senin (21/1/2019).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja, Nurhayati mengatakan bila dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2017 lalu dengan menggunakan satu surat suara, jumlah pemilih per TPS adalah maksimal 800. Sedangkan untuk Pemilu 2019 nanti, jumlah pemilih per TPS maksimal berjumlah 300 pemilih. Menurut dia, setidaknya kebijakan itu akan mengurangi beban pelaksanaan rekapitulasi.

Selain itu, dilakukan pula penambahan personel PPK, sesuai keputusan MK, untuk mengantisipasi kondisi tersebut. "Pada 2018, personel PPK berjumlah tiga orang, kemudian KPU melantik dua personel tambahan. Sehingga di setiap kecamatan sekarang diampu oleh lima orang PPK," ujar dia.

Nur mengungkapkan bagi kecamatan dengan jumlah kelurahan, jumlah TPS dan jumlah pemilih yang besar, kemungkinan akan dilakukan rekapitulasi dengan sistem paralel. Namun SOP pelaksanaan, masih menunggu juknis dari KPU Pusat.

Disinggung soal independensi petugas penyelenggara, dia mengklaim hal itu sudah diawali dengan adanya penandatanganan pakta integritas untuk semua penyelenggara pemungutan suara yang digelar di KPU Kota Jogja.