Ditjen Perbendaharaan DIY Gelar Rakorda

Harianjogja.com, JOGJA -- Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY melaksanakan rapat koordinasi daerah (Rakorda) dalam rangka melakukan review atas pelaksanaan anggaran 2018, Kamis (24/1/2019). Kegiatan itu sekaligus sebagai persiapan langkah strategis peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran 2019.

Kepala Kanwil DJPb DIY Heru Pudyo Nugroho mengapresiasi terselenggaranya kegiatan itu dalam mengawali pelaksanaan anggaran 2019. Ia menyampaikan beberapa arahan terkait efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Pihaknya meminta komitmen para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam memantau kinerja pelaksanaan anggaran, meningkatkan compliance terhadap regulasi dan langkah strategis yang harus dilakukan oleh satker pada awal anggaran 2019 guna meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran yang lebih baik.

"Keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan anggaran salah satunya ditentukan oleh komitmen pimpinan dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran untuk mencapai target kinerja, mewujudkan impact yang diharapkan dengan menjaga pelaksanaan yang transparan dan akuntabel," katanya dalam rilis yang dikirim kepada Harian Jogja.

Ia meminta para KPA harus aktif mengawal pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel, sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan. Sejalan dengan dinamika perkembangan tekhnologi, pemerintah melakukan inovasi dalam pengelolaan kas melalui pembayaran dengan mekanisme Kartu Kredit Pemerintah. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ini merupakan upaya untuk penyempurnaan mekanisme pembayaran APBN dan modernisasi sistem pembayaran APBN secara non tunai. Dengan penggunaan kartu kredit ini maka pembayaran dengan uang persediaan dapat digantikan dengan alat pembayaran non tunai berupa kartu kredit yang selama ini telah disediakan pihak perbankan.

"Harapan kami hasil Rakorda ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran di 2019 ini, sehingga dapat semakin meningkatkan kualitas belanja pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat," ucapnya.

Kepala Bidang PPA I, Ibu Sri Nuryati menyampaikan hasil review pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan selama 2018, melalui EPA, RPA, maupun spending review. Beberapa permasalahan teknis operasional maupun kebijakan strategis yang terjadi dan cukup menghambat capaian kinerja pelaksanaan anggaran 2018 disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi tahun anggaran berikutnya. "Terkait dengan kepatuhan satker dalam menyampaikan data supplier dan data kontrak, ketepatan waktu penyelesaian tagihan, peningkatan akurasi RPD dengan realisasi pembayaran, termasuk kami juga mengingatkan akan pentingnya pengendalian oleh satker," ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News