Demi Coblosan, 418 Personil Ditempatkan di TPS

Warga mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS). - Bisnis/Rachman
16 April 2019 07:17 WIB Fahmi Ahmad Burhan Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, WATES--Polres Kulonprogo menggelar apel penggeseran pasukan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Senin (15/4/2019). Jumlah pasukan yang ditempatkan di TPS sebanyak 418 personil.

Wakapolres Kulonprogo, Kompol Dedi Surya Dharma mengatakan, dari jumlah TPS yang harus diamankan sejumlah 1.258 TPS, pihaknya menyiapkan pasukan guna mengamankan pelaksanaan pemilu Rabu (17/4/2019) nanti. Apel penggeseran pasukan tersebut digelar di Mapolres Kulonprogo pada Senin (15/4/2019).

"Pemilu tinggal hitungan hari lagi, berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing TPS kami siapkan personil dari Polres Kulonprogo untuk mengamankan, jumlahnya sebanyak 418 personil," ujar Dedi pada Senin (15/4/2019).

Menurutnya, sebelum mengamankan, Polres Kulonprogo terlebih dahulu memetakan beberapa TPS yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi.

Hasil pemetaan Polres Kulonprogo, ada 21 TPS yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi tersebar di Kecamatan Galur, Temon, Wates, Samigaluh dan Girimulyo. Tiap TPS yang tingkat kerawanan tinggi tersebut mempunyai jenis kerawanan yang berbeda-beda. Ada yang rawan karena faktor geografis, sejarah konflik pemilu di masa lalu dan banyaknya jumlah caleg di satu kawasan.

Maka, menurutnya, dalam pengamanan pihaknya juga melakukan pola-pola pengamanan sesuai jenis kerawanan di TPS masing-masing.

Ia berharap agar pemilu di Kulonprogo dapat berjalan aman. "Harapannya, pemilu dapat berjalan aman dengan berpedoman pada adanya kepastian hukum dam tertib dalam penyelenggaraan pemilu secara terbuka," ungkap Dedi.

Selain pemetaan di tingkat TPS, ada juga pemetaan kerawanan untuk tingkat desa yang dipetakan oleh Bawaslu Kulonprogo. Pemetaan itu dilakukan dengan jenis kerawanan yang berbeda-beda seperti pada potensi politik uang, kerawanan SARA, dan rendahnya profesionalitas penyelenggara pemilu.

"Kami petakan sampai tingkat desa untuk lakukan pencegahan. Pendekatan yang lebih dikedepankan yaitu bentuk pencegahan dibanding penindakan," ujar Ketua Bawaslu Kulonprogo, Ria Herlinawati.