Begini Kondisi Kisruh Surat Suara di Bantul

Harianjogja.com, BANTUL- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul mengirim surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul terkait kisruh surat suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Imbauan tersebut meminta KPU segera mengatasi kisrus akibat kekurangan surat ssuara tersebut.

"Kami sudah minta KPU sampai PPS agar mengatasi kekurangan surat suara. Surat kami kirim sekitar pukul 12.00 WIB setelah menemukan masalah di lapangan," kata Anggota Bawaslu Bantul, Nuril Hanafi di kantornya, Rabu (17/4/2019).

Nuril mengatakan kekurangan surat suara yang terjadi di sejumlah TPS itu pangkalnya adalah ketidaksesuaian dengan Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 350 ayat 3. Dalam bunyi ayat tersebut jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) ditambah dengan 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.

Menurut dia perintah undang-undang tersebut tidak dilakukan oleh KPU pusat. Tiap TPS hanya menyediakan surat suara sejumlah DPT ditambah 2% dari DPT. Padahal banyak TPS yang jumlah pemilih tambahannya melebihi jumlah DPT terutama di lima kecamatan, seperti Kasihan, Sewon, Pajangan, Banguntapan, dan Piyungan.

Ia mencontohkan dalam temuan lapangan di TPS 02 Tamantirto, Kasihan DPT ada 137 orang. Sementara DPTb ada 148 orang. Surat suara yang yang disediakan hanya 140 lembar khusus untuk DPT plus 2% cadangan. "Wajar jadi kisruh," kata Nuril. "Sumber masalahnya ketentuan surat suara sebagaimana di UU Nomor 7/2017 tidak dijalankan," ujar dia.

Pihaknya mengaku sudah menyampaikan jauh hari terkait potensi kekisruhan tersebut. Namun KPU beralasan bahwa kekurangan surat suara bisa diambilkan dari TPS terdekat. Berdasarkan hasil penghitungan, kata dia, kekurangan surat suara untuk mengakomodir memang terpenuhi karena DPTb Bantul hanya 10.024 orang. Itu pun ada 2.680 orang. Sementara surat suara cadangan sekitar 15.570 lembar.

Artinya secara teori tercukupi dengan cara pergeseran suara antar TPS. "Masalahnya prkateknya tidak semudah teori. Ambil surat suara di TPS lain tidak mudah. Ada PPS yang enggak mau menyerahkan surat suara. Jadi butuh waktu lama," ungkap Nuril.

Sementara itu, Komisioner KPU Bantul, Arif Widayanto mengatakan proses pergeseran surat suara antarTPs sebenarnya hal biasa dan sudah disampaikan melalui petugas PPS hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Persoalannya memang belum semua petugas PPS di lapangan memahami aturan tersebut.

Pihaknya sudah mengelar bimbingan teknis khusus PPS dan KPPS di Kecamatan Sewon, Banguntapan, Piyungan, Pajangan, dan Kasihan, terkait tata cara pemetaan kekurangan surat suara, pendokumentasian, dan pengambilan dan penyerahan surat suara antarTPS.

"Tapi psikologis PPS dan KPPS yang tidak siap, jadi ada yang menahan surat suara. Proses baru yakin ketika mendekati proses pungut hitung, setelah pukul 12.00 WIb," kata Arif. "Jadi mereka terlalu khawatir kalau kelebihan surat suara diserahkan khawatir kekurangan," ujar Arif.

Ia mengklaim sampai proses pencoblosan selesai persoalan kekurangan surat suara sudah teratasi dengan pergeseran surat suara dari TPS tetangga. Proses pergeseran surat suara ada yang TPS antardesa, dan ada juga yang bergeser antarkecamatan seperti yang terjadi di Kasihan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News