UIN Sunan Kalijaga Jogja Usulkan Halalbihalal Tokoh Politik Nasional

Sejumlah rektor dalam seminar Rekonsiliasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Suka, di lantai II, Gedung Syaifuddin Zuhri (PAU), kompleks kampus terpadu UIN Suka, Sabtu (1/6/2019). (Harian Jogja - Uli Febriarni)
01 Juni 2019 23:47 WIB Uli Febriarni Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka), Prof Yudian Wahyudi usulkan tokoh politik nasional gelar halalbihalal politik. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendinginkan kembali situasi bangsa, yang sempat memanas paska Pemilu 2019.

Menurut dia, halalbihalal merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam meneladani pada wali atau sunan di masa penyebaran agama Islam. Para tokoh politik, diharapkan bertemu, bersatu dalam kebersamaan baru kemudian bersama-sama memikirkan politik Indonesia di masa depan.

"Tidak mudah loh minta maaf, karena [manusia] kan masih ada gengsi ya. Perlu itu ada halal bihalal," ungkapnya, usai memberikan pemaparan dalam seminar Rekonsiliasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Suka, di lantai II, Gedung Syaifuddin Zuhri (PAU), kompleks kampus terpadu UIN Suka, Sabtu (1/6/2019).

Yudian meminta para elit politik memahami, bahwa Pemilu hanyalah proses mengganti pemilihan pejabat presiden. Bukan soal hidup dan matinya bangsa dan republik ini. Selain itu, elit agama jangan membenturkan konsensus sendiri sebagai sebuah kelompok dengan konsensus besar, yaitu keputusan peraturan perundang-undangan Pemilu yang merupakan konsensus nasional.

Menurut dia, saat ini ada kelompok agama yang menggunakan konsensus internal agama mereka. Dulu mereka menggunakan konsensus internal mereka untuk mencalonkan satu nama itu adalah konsensus di antara mereka. Dalam konteksi ini, hal itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah ketika konsensus internal mereka kemudian dijadikan alasan untuk menyerang konsensus yang lebih besar.

"Kalau iya [dilakukan], nanti terjadi politisasi agama, jangan kira ijmak mereka itu bisa mengubah yang lebih besar, tidak. Biar mereka sepuluh kali ijmak, kalau orangnya itu-itu saja ya tidak mengikat," tegas Yudian.

Dalam seminar itu ia mengungkapkan, sesuatu termahal yang dimiliki Indonesia adalah persatuan. Rekonsiliasi yang hadir atas dasar konsensus penting untuk dijaga, karena apabila bertahan dengan pandangan sendiri-sendiri akan terjadi konflik horizontal. Terlebih lagi, menjadi NKRI adalah sudah menjadi kesepakatan rakyat bersama sejak awal.

Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof Panut Mulyono menuturkan, Pancasila bisa menjadi solusi dalam mencapai rekonsiliasi untuk persatuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi maupun pandangan hidup bangsa adalah anugerah tiada tara untuk bangsa Indonesia.

"Walaupun kita sebagai bangsa belum berhasil merealisasikan nilai Pancasila, namun kita akui eksistensi kebangsa dan kenegaraan masih bertahan. Pancasila sebagai pendirian asasi harus diperjuangkan," tuturnya,

Penerapan nilai-nilai Pancasila saat ini menemui tantangan yang semakin meningkat hari ke hari. Terutama dalam implementasi nilai-nilai dasar dalam Pancasila sebagai falsafah dasar negara dan ideologi nasional.

Nilai kemanusiaan, persatuan, kegotong-royongan dan keadilan harus menghadapi sikap-sikap negatif, mulai dari egois dan individualis.

"Kita harus kerja keras. Diperlukan reaktualisasi, rejuvenasi dan revitalisasi Pancasila," ucapnya.

Dalam seminar tersebut, hadir pula sejumlah rektor yang juga memaparkan materi mereka. Antara lain rektor Universitas Nahdlatul Ulama Jogja, Prof Purwo Santoso; rektor Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jogja, Irhas Effendi; rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Prof Sutrisna Wibawa; rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid.