Sleman Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 8%

Harianjogja.com, SLEMAN--Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan penurunan kemiskinan hingga 8% di wilayah Kabupaten Sleman. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun dalam peninjauan kegiatan penilaian terhadap salah satu pilar sosial yaitu Pekerja Sosial Maasyarakat (PSM) Kecamatan Kalasan, di Dusun Carikan, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan.

“Pemerintah Kabupaten Sleman ingin menurukan angka kemiskinan hingga 8% pada tahun 2021 sehingga, berbagai cara ditempuh termasuk Pekerja Sosial ini adalah perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman untuk menjangkau sampai di masyarakat yang paling bawah,” kata Sri Muslimatun, Selasa (2/7/2019).

Sri Muslimatun mengatakan, pilar sosial yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, termasuk PSM terus mendapat dukungan. Hal tersebut dikarenakan para pilar sosial ini merupakan bagian dari masyarakat serta sangat memahami apa yang menjadi simpul atau permasalahan di masyarakat.

Sri Muslimatun menuturkan, bahwa melalui inovasi dan berbagai program yang dilakukan oleh pilar sosial yang ada di Kabupaten Sleman, akan diketahui berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga, Pemerintah Kabupaten Sleman bersama dengan pilar sosial mampu untuk mengurai setiap masalah tersebut.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman, Hempri Suyatna mengatakan target penurunan angka kemiskinan sebesar 8 persen dinilainya realistis. "Karena angka kemiskinan per maret 2018 sudah 7,66 persoalan utama di sleman itu indeks gini ratio [ketimpangan] tahun 2017 mencapai 0,41," ungkapnya.

Hempri mengatakan, peran PSM cukup membantu dalam program pengentasan kemiskinan. "Tinggal bagaimana disinergikan dengan optimlisasi program pengentasan kemiskinan," ungkapnya.

Ia menilai kendalanya sendiri yaitu terletak pada sinkronisasi antar organisasi perangkat daerah yang masih lemah. Termasuk sinergi dengan swasta belum benar-benar optimal. "Saya kira perlu ada sinergi dengan swasta dan antar OPD. Termasuk merubah mentalitas. Dan optimlisasi program-program unggulan desa," ujarnya.

Hempri menegaskan, Pemkab harus mendorong desa-desa agar mengalokasikan anggarannya ke program-program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News