Rute dan Jadwal Bus KSPN dari Malioboro Jogja Pantai Parangtritis Rabu 23 September
Wisatawan dari kawasan Malioboro yang hendak menuju Pantai Parangtritis pada Rabu (23/9/2026) dapat memanfaatkan Bus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN
Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Indro Purwoko (kiri) saat menerima cenderamata dari Pemimpin Redaksi Harian Jogja Anton Wahyu Prihartono di Kanwil Kemenkumham DIY, Selasa (25/2)./Harian Jogja-Sunartono.
Harianjogja.com, JOGJA—Kanwil Kemenkuham DIY siap bersinergi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) satuan kerja (satker) di seluruh DIY. Penguatan SDM itu untuk mendukung sejumlah program terobosan juga diluncurkan demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Pimpinan Harian Jogja berkesempatan menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat Kanwil Kemenkumham DIY di kantor kanwil setempat, Selasa (25/2/2020). Dalam kunjungan itu, Harian Jogja diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Indro Purwoko didampingi kepala Divisi Keimigrasian Hermansyah Siregar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Gusti Ayu P. Suwardani, Kepala Divisi Administrasi Pagar Butar Butar serta jajaran. Sedangkan dari Harian Jogja antara lain Pemimpin Redaksi, Anton Wahyu Prihartono, General Manager Pemasaran, Sri Pujiningsih serta jajarannya.
Indro Purwoko mengakui pihaknya perlu menjalin kerja sama dengan media massa, terutama berkaitan dengan penyaluran informasi agar bisa cepat tersampaikan kepada masyarakat. Dia sepakat berita yang informatif maupun inspiratif di lingkungan Kemenkumham DIY harus disajikan ke masyarakat dengan baik.
“Kalau dengan Harian Jogja sebenarnya kerja sama itu sudah lama terjalin, sejak saya menjadi Kepala Divisi di Kanwil Kemenkumham DIY 2009 silam, kami berharap bisa terus terjalin,” katanya, Selasa (25/2/2020).
Dia menjelaskan di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY ada 17 satker, terdiri atas kantor imigrasi, lembaga dan balai pemasyarakatan, rutan, rupbasan dan kantor wilayah. Indro berharap sinergi tidak hanya dilakukan dengan Kanwil saja tetapi juga seluruh Satker di bawah Kanwil Kemenkumham yang ada di DIY.
Saat ini, kata dia, Kantor Imigrasi di DIY hanya ada satu lokasi yang harus melayani seluruh warga DIY. Sehingga pihaknya harus melakukan inovasi layanan dengan membuka unit kerja kantor (UKK) Imigrasi di UGM serta membuka unit layanan paspor (ULP) di beberapa pusat perbelanjaan.
Selain itu, pihaknya terus berproses untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat seperti mengupayakan agar setiap satker mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi yang secara nyata dipraktikkan. Saat ini indeks kepuasan masyarakat terhadap Kemenkumham DIY terus meningkat seiring cepat dan terbukanya pelayanan.
“Di DIY ada satu yang sudah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi yaitu Rutan Bantul. Goal-nya adalah adanya peningkatan pelayanan publik, karena yang menilai langsung dari eksternal,” ujarnya.
Pemimpin Redaksi Harian Jogja Anton Wahyu Prihartono menyatakan kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham DIY dengan institusinya selama sudah lama berjalan dalam berbagai bidang. Tidak hanya soal publikasi namun juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pihaknya sepakat bersinergi demi memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik dan berkualitas.
“Tentu banyak informasi terutama inspiratif yang bisa dibagikan kepada masyarakat, kami siap untuk bersinergi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Wisatawan dari kawasan Malioboro yang hendak menuju Pantai Parangtritis pada Rabu (23/9/2026) dapat memanfaatkan Bus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN
Pieter Huistra merespons desakan suporter agar hengkang dari PSS Sleman jika kembali kalah saat menghadapi PSM Makassar.
APK calon lurah PAW ditemukan di sejumlah titik Sleman. Satpol PP menyebut pengawasannya tidak mencakup pelaksanaan Pilur PAW.
Basuki Hadimuljono mengungkap progres IKN, investasi swasta, kesiapan infrastruktur, tol, hingga rencana bandara komersial.
Setahun 7DDE, ekonom menilai belum ada perbaikan signifikan. Tata kelola anggaran dan shadow economy menjadi sorotan.
DPRD Sleman berjanji melaporkan tindak lanjut persoalan MBG dalam sepekan, termasuk kasus keracunan dan evaluasi SPPG.