Tak Gelar Aksi May Day, Ini Dia yang Dilakukan KSPSI Bantul

Harianjogja.com, BANTUL—Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bantul memastikan tak akan menggelar aksi memeringati Hari Buruh Sedunia (May Day) pada 1 Mei mendatang. Sebagai gantinya mereka mengalihkan perhatian untuk mengawal proses penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi tenaga kerja yang terdampak Covid-19.

Ketua Cabang KSPSI Bantul, Ponijan, mengatakan peniadaan aksi May Day untuk menghindari kerumunan banyak orang yang berpotensi terjadinya penyebaran dan penularan Covid-19. “Untuk perayaanya kami tidak ada. Tetapi kami berusaha unruk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain untuk bisa memberikan atau membantu terutama jatah hidup penambahan BLT khususnya kepada pekerja yang terdampak pandemi,” kata dia, Rabu (22/4/2020).

KSPSI Bantul, kata dia, akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrtas), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan DPRD Bantul. Ponijan mengatakan sampai saat ini belum ada kepastian bantuan bagi pekerja yang terdampak. “Harapannya bantuan sosial untuk pekerja yang terdampak segera direalisasikan karena mereka sudah merasakan dampaknya,” kata Ponijan.

Menurut dia banyak pekerja yang dirumahkan dan hanya menrima bagi 25-30% dari total gaji bulanan sehingga memberatkan pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Lebih berat lagi kewajiban harus tetap dipenuhi misalnya bayar pajak sepeda motor dan cicilan ke bank,” katanya.

Sekretaris Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti mengatakan peringatan semua kegiatan yang berkaitan May Day tahun ini ditiadakan seperti yang biasanya digelar senam massal dan berbagai perlombaan. “Tahun ini banyak perusahaan yang tak mampu survive di tengah pandemi Covid ini, banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan sebagian kecil diberhentikan atau mengalami pemutusan hubungan kerja,” kata Istirul.

Dinasnya juga berharap kepada semua pihak saat ini untuk mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak menggelar kegiatan yang mengundang massa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News