DPRD Bantul Minta Ada Paket Bantuan Kuota Internet untuk Guru dan Siswa

Harianjogja.com, BANTUL- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul meminta Pemkab Bantul memberikan paket bantuan kuota internet kepada guru dan siswa untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar dari rumah atau BDR selama masa pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

Pasalnya, dari hasil evaluasi belajar dari rumah (BDR) yang berlangsung sebulan lebih ini diketahui banyak siswa yang tidak bisa mengakses pembelajaran dengan alasan jangkauan internet yang lemah dan minim kuota internet atau paket data.

Anggota DPRD Bantul, Ahmad Agus Sofwan mengatakan persoalan internet dalam mendukung belajar daring juga mengemuka dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) IV tentang Pengawasan Penanganan Coivid dari Sektor Pendidikan dan Kesehatan. Rapat tersebut menghadirkan sejumlah kepala sekolah dasar (SD) madrasah ibtidaiyah (MI), taman kanak-kanak (TK), madrasah tsanawiyah (MTs), para guru tidak tetap, dan guru TK.

“Selama BDR kurang lebih 3-5 persen siswa SD atau MI dan SMP atau MTs tidak dapat mengikuti pembelajaran secara online dengan berbagai alasan, di antaranya karena tidak memiliki kuota internet,” kata Agus Sofwan, Minggu (3/5/2020).

Menurut dia dengan jumlah tersebut, berarti ada ribuan siswa SD-MI dan SMP-MTs yang tidak bisa mengakses pembelajaran lewat daring. Padahal layanan pembelajaran merupakan hak bagi tiap warga yang harus dipenuhi. Bukan hanya siswanya, anggota Komisi D dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti guru tidak tetap yang dibebani mengajar lewat daring dari rumah.

Menurut dia, guru tidak tetap yang penghasilannya belum seberapa atau hanya cukup untuk membeli sembako, belum tentu cukup untuk membeli kuota. Sebab belajar mengajar secara daring setiap hari tentu membutuhkan banyak kuota internet.

Maka, pihaknya mengusulkan pada semester depan agar ada bantuan paket internet bagi siswa maupun guru jika pandemi masih terjadi dan kegiatan belajar mengajar di sekolah belum memungkinkan diterapkan

“Misalnya bentuk bantuan dengan menambah bantuan operasional sekolah daerah dan penggunaannya untuk mendukung proses belajar mengajar online yakni dengan memberikan paket bantuan kuota internet atau data yang cukup bagi guru dan siswa, agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif walapun dilaksanakan secara daring. Sehingga hak pendidikan semua siswa terlayani dengan baik,” kata Agus Sofwan.

Salah seorang guru honorer di sekolah dasar (SD) di Bantul, Ida Nursanti mengatakan ada bantuan internet dari sekolah. Bantuan kuota internet itu juga setelah beberapa guru mengeluh kuota internet boros karena adanya pembelajaran daring. Menurut dia bukan hanya bantuan kuota internet sebenarnya, namun juga kondisi telepon selular.

Ia harus menerima kiriman tugas sebanyak 250 siswa setiap hari. Selain itu ia juga harus mengirimkan laporkan harian ke sekolah maka kualitas gadget juga mempengaruhi kecepatan. “Ditambah anak kami juga mengerjakan tugas pakai HP orang tua. Kalau misal anaknya empat sekolah semua, apa tidak bingung orang tua,” ucap Ida.

Belajar Dari Rumah Tidak Harus Online

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Riswidodo mengatakan sangat memungkinkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) daerah digunakan untuk belanja paket internet karena bagian dari daya dukung kegiatan belajar mengajar dan sudah ada payung hukumnya.

Hanya, persoalannya, kata dia, untuk pertanggung jawabannya yang masih kesulitan. Pihaknya belum memiliki formula jika belanja paket internet untuk siswa dan guru itu yang nilainya mencapai lebih dari Rp200 juta di sejumlah sekolah akibat jumlah siswa yang banyak. “Kalau belanja lebih dari Rp200 juta kan harus lelang [sementara lelang butuh waktu],” kata Riswidodo.

Soal 3-5% siswa yang tidak bisa belajar lewat online, mantan Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bantul ini mengakuinya. Menurut dia memang ada sekolah yang terkendala jaringan internet sehingga tidak menjadikan belajar melalui daring sebagai andalan utama.

Sekolah biasanya memberikan tugas mandiri dan tugas diambil di sekolah secara bergantian melalui wali murid kemudian diantar kembali ke sekolah secara bergantian. “Belajar dari rumah tak harus online tapi penugasan mandiri juga bisa,” ujar Riswidodo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News