Gandung Pardiman Bentuk Tim Monev untuk Pantau Pendataan Penerima Manfaat terkait Covid-19

Harianjogja.com, JOGJA - Anggota DPR RI Gandung Pardiman akan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap sejumlah program pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid 19 di daerah pemilihannya di DIY.

"Saya selaku anggota DPR RI akan melaksanakan fungsi pengawasan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi atau tim monev terhadap program-program pemerintah dalam penanganan Covid 19 ini," ungkap Gandung Pardiman dalam keterangan persnya, Kamis ( 7/5/2020).

Lebih lanjut Gandung Pardiman mengatakan, dalam beberapa hari terakhir ini kami mengamati terdapat permasalahan yang dihadapi para lurah karena adanya data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) yang dinilai tidak tepat sasaran.

"Kami mendengar di Desa Sumbermulyo Bantul, data DTKS dari kementrian Sosial banyak yang tidak akurat. Setelah diverifikasi oleh tim dari Desa setempat ternyata hanya 19 persen yang tepat sasaran," jelas Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman.

Bahkan, imbuh Gandung, kami mendengar ada kepala desa dan perangkatnya juga masuk dalam DTKS tersebut. Padahal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) ini yang menjadi acuan penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak Coronavirus Disease atau Covid-19 dari dana desa.

"Lurah Desa Seloharjo Pundong Bantul menurut kabar yang saya terima, masuk dalam DTKS tersebut. Ini kesalahan data yang harus diperbaiki. Ada pula pensiunan atau PNS juga ada yang masuk daftar sebagai penerima BLT. Bahkan ada pula warga yang sudah meninggal dunia masuk dalam daftar penerima BLT," jelas Gandung Pardiman.

Oleh karena itulah, tambah Gandung, kami akan membentuk sebuah tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah diantaranya jaring pengaman Sosial, Jaring pengaman Kesehatan, Jaring pengaman Ekonomi dan jaring pengaman Ekonomi agar semuanya tepat sasaran.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan program - program pemerintah tersebut terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan pelaksanaannya cepat," tegas Gandung Pardiman Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar dapil DIY.

Gandung Pardiman menambahkan tim yang akan kami bentuk nantinya akan keliling dari desa ke desa menginventaris permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program pemerintah seperti jaring pengaman sosial yang rawan terjadi kecemburuan sosial akibat ada warga yang dapat bantuan dan yang tidak dapat bantuan.

"Oleh karena itu untuk keakuratan data, saya menyarankan agar pemerintah meminta bantuan TNI dan Polri. Dalam hal ini diperlukan kerjasama babinsa dan babinkamtibmas serta perangkat desa untuk melakukan pemutahiran data," ujar Gandung Pardiman.

Selain itu, kami mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar bersinergi dalam penerapan satu kebijakan yang mengarah data tunggal serta melakukan pemutakhiran data yang dilakukan secara bersama.

"Mensos harus cermat dan hati-hati, tidak boleh sembarangan mengambil data. Banyak ditemukan data orang telah meninggal dunia tetapi masih terdaftar mendapat bantuan," tegas Gandung.

Datanya, imbuh Gandung, harus yang terbaru dan data yang telah usang jangan digunakan sebagai dasar memberikan bansos,jangan ada motif lain selain untuk membantu rakyat tanpa kecuali.

"Kementerian sosial jangan justru menambah kegaduhan ditengah .penderitaan rakyat akibat terdampak pandemi Covid. Oleh karena itu tim monev ini akan saya pimpin langsung. Bagi warga masyarakat yang seharusnya berhak tapi tidak mendapatkan bansos, maka kami siap konfirmasi pada instansi yang mengurusi," pungkas Gandung Pardiman, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar dapil DIY. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.