Penerapan PSBB di Gunungkidul Masih Butuh Kajian Mendalam

Petugas gabungan dari kepolisian, TNI dan Satpol PP memantau pengendara yang melintas di depan Kantor Polisi Polsek Metro Tanah Abang, JakartaPusat pada pelaksanaan hari kelima pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Selasa (14/4/2020). - JIBI/Bisnis/Andi M Arief
09 Mei 2020 06:57 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Adanya transmisi lokal penyebaran Covid-19 tak serta merta membuat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang diterapkan di sejumlah daerah. Pasalnya, kebijakan ini harus dikaji dengan matang agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty mengatakan, kebijakan PSBB belum akan diterapkan untuk saat ini. Menurut dia, kebijakan ini harus melalui kajian yang mendalam, terlebih dalam perencanaan juga harus dikonsultasikan dengan Pemerintah DIY. “Masih kita kaji dan sekarang belum akan diterapkan,” katanya, Jumat (8/5/2020).

Dewi menjelaskan, ada dampak positif apabila PSBB diterapkan, salah satunya penindakan bisa dilakukan dengan tegas terhadap warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Namun di sisi lain, ada kewajiban yang harus dipenuhi menyangkut logistik masyarakat selama PSBB berlangsung.

Menurut dia, beban inilah yang harus dikaji karena menyangkut kemampuan anggaran yang dimiliki pemkab. “Jadi tidak serta merta langsung bisa diterapkan karena benar-benar harus dikaji,” katanya.

Untuk pencegahan, lanjut Dewi, pemkab saat ini masih fokus penelusuran terhadap kontak pasien positif. Setelah tracing terlaksana dilakuan tes baik malalui rappid tes atau model swab. “Kami juga terus mengimbau kemasyarakat untuk menaati protokol kesehatan untuk pencegahan,” katanya.

Disinggung mengenai alat tes cepat, Dewi mengakui sudah mendapatkan tambahan bantuan dari pemerintah. Total memiliki 3.100 alat tes cepat dan sudah digunakan sebanyak 1.000 unit. “Stok masih ada dan rencananya digunakan untuk masyarakat. Khususnya yang masuk PDP, ODP atau warga yang kedapatan kontak dengan pasien positif,” katanya.