DPRD DIY Desak Pemda Bikin Skema Baru Penanganan Covid-19

Sejumlah warga menjaga posko darurat yang dibangun di pintu masuk menuju RT 89, Dusun Anjir, Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Minggu (3/5/2020). - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara\\n
10 Mei 2020 06:07 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- DPRD DIY mendesak Pemda DIY untuk membuat skema baru penanganan Covid-19 agar lebih efektif dan efisien. Penanganan yang dilakukan saat ini masih pada sebatas bidang kesehatan dan belum menyentuh bidang ekonomi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DIY Dwi Wahyu melihat penanganan antarbidang belum berjalan beriringan terutama ekonomi yang belum tergarap karena saat ini lebih banyak pada bidang kesehatan. Seharusnya skema yang penanganan harus semua berjalan meski pun untuk beberapa program ada unsur skala prioritas.

"Penanganan saat ini hanya terasa seakan semua mengurusi bidang kesehatan, sehingga unsur ekonomi sedikit masih terabaikan. Harusnya simultan dan tidak model keroyokan, sehingga perlu ada skema baru," katanya Sabtu (9/5/2020).

Dwi berpendapat penanganan secara beriringan termasuk bidang ekonomi tersebut akan membuat warga mampu bertahan dalam menghadapi pandemi corona ini. Skema penanganan yang baru harus diciptakan untuk membuat masyarakat sanggup menjalani kehidupannya selama masa tanggap darurat dan setelahnya.

Menurutnya sektor ekonomi sebenarnya masih bisa berjalan, jika masyarakat diedukasi dan difasilitasi dengan baik agar selalu taat dengan protokol kesehatan. Pihaknya telah membuktikannya di beberapa perusahaan dan pabrik di DIY yang tetap berjalan tetapi dengan protokol yang sangat ketat.

"Rasanya skema perencanaan yang dibuat ini kurang efektif, bayangkan bantuan untuk warga juga lambat. Masih berkutat pada tumpang tindih data, belum lagi nanti jika sudah disalurkan dan ternyata tidak tepat sasaran, akan jadi persoalan tersendiri," katanya.

Ia menilai DIY memiliki semangat gotong royong yang tinggi, harusnya menjadi dasar utama penanganan. Di mana dengan gotong royong tersebut tanpa melalui birokrasi. Pihaknya khawatir dengan banyaknya bantuan dari swasta yang masuk ke pemerintah justru penyalurannya terganjal oleh birokrasi yang rumit.

Ia juga menyorot terkait belum turunnya dana operasional untuk aparat yang bertugas di lapangan. Seharusnya soal dana, harus mendapatkan perhatian tersendiri karena masih dalam masa tanggap darurat sehingga tidak harus terlalu birokratif tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan.

"Masyarakat Jogja saat ini sudah banyak yang melakukan penanganan secara mandiri melalui gotong royong ini, bahkan dari pencegahan, kesehatan sampai pada ekonomi, banyak warga secara mandiri membantu warga lain dengan memberikan sembako warga lainnya," ucapnya.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menegaskan penanganan Covid-19 di DIY terus diupayakan berbagai bidang yang tentunya mengedepankan skala prioritas. Terkait pencegahan misalnya, mengingat di DIY sudah ada transmisi lokal dan jumlah kasusnya meningkat, pihaknya berupaya maksimal dalam memperketat tugas patroli. Petugas terutama menyasar tempat keramaian seperti supermarket, pasar dan lainnya.

"Kami menerima semua masukan, termasuk ada usulan bahwa penyedia bahan makanan atau kebutuhan sebaiknya menggelar dagangannya di jalan saja agar physical distancing dan kontrol kesehatan lebih mudah dilakukan," ujarnya.