Perusak Bendera dan Palang Kereta di DIY Dijerat Pasal Berlapis
Polisi menjerat S dengan pasal berlapis KUHP baru atas perusakan bendera dan palang kereta di Bantul-Sleman, ancaman maksimal 7 tahun penjara.
Ilustrasi uang. /Bisnis- Paulus Tandi Bone
Harianjogja.com, JOGJA - Pemberian keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini ternyata tidak diiringi tingginya tingkat pembayaran. Hingga awal Agustus ini pembayaran PBB Kota Jogja belum capai persentase maksimal.
Wakil Walikota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan bahwa pembayaran PBB Kota Jogja sampai awal agustus ini mencapai 30 persen. Pernyataan tersebut diterangkan Heroe pada Rabu (5/8/2020) yang menyebutkan bahwa jumlah pembayar itu dari warga yang telah mengajukan keringanan maupun yang tidak.
Diterangkan Heroe, tidak semua warga Jogja mengajukan keringanan pembayaran PBB. Dia menyebutkan justru pembayaran malah lebih banyak dilakukan oleh warga yang tidak mengajukan keringanan. "Banyak juga yang sudah bayar, lebih banyak yang tidak mengajukan keringanan," ujarnya.
Baca juga: Kabar Gembira, 300 Rumah Tak Layak Huni di Jogja Tahun Ini Direnovasi
Heroe berencana mengaktifkan loket-loket pembayaran di tingkat kecamatan. "Agustus ini akan kita mulai dengan membuka loket kecamatan dengan teman kerja sama teman-teman yang terlibat dari Bank Jogja, BNI, dan sebagainya," ujarnya.
Pihaknya belum berencana memundurkan batas jatuh tempo pada September nanti. "Kita mendekatkan ke masyarakat untuk memudahkan pembayaran itu sekarang yang kita lakukan," imbuhnya.
Menurut data yang disampaikan Heroe, pembayar PBB di Kota Jogja mencapai ribuan pembayar. Dikatakan Heroe banyak warga yang diberi keringanan pembayaran, namun untuk membayarnya butuh waktu. "Jumlah yang minta keringanan tinggi tapi yang bayar belum banyak. Jadi, yang sudah membayar malah yang tidak mengajukan keringanan," terangnya.
Baca juga: Pulihkan Ekonomi, Presiden Jokowi Ingin Kelas Menengah Keluar Rumah & Belanja
Sementara itu berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja hingga per 31 Juli 2020 jumlah wajib pajak yang mengajukan keringanan PBB sebanyak 9.710 wajib pajak. Jumlah tersebut senilai total ketetapan Rp53,3 miliar.
Di sisi lain, jumlah wajib pajak yang disetujui pengajuan keringanannya sebanyak 9.559 wajib pajak dengan nilai total ketetapan Rp34,5 miliar. Realisasi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran PBB sebanyak 2.704 wajib pajak dengan nilai total ketetapan Rp5,71 miliar. Namun hingga detik ini menurut data yang dihimpun dari BPKAD Kota Jogja masih ada warga yang mengajukan keringanan sampai akhir Agustus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polisi menjerat S dengan pasal berlapis KUHP baru atas perusakan bendera dan palang kereta di Bantul-Sleman, ancaman maksimal 7 tahun penjara.
Empat anak Michael Bambang Hartono menerima warisan saham senilai sedikitnya US$2,93 miliar dari perusahaan induk keluarga Hartono.
Perizinan training ground PSS Sleman disebut sudah lengkap. Pemkab Sleman kini tinggal menunggu persetujuan Kementerian ATR.
Meutya Hafid menyebut data pemerintah yang terhubung penting untuk memastikan perlindungan sosial tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.
Lamborghini Temerario hadir di Indonesia dengan mesin V8 twin-turbo dan teknologi elektrifikasi yang menghasilkan tenaga hingga 920 PS.
KAI Daop 6 Jogja menegaskan pelaku pelecehan seksual dapat masuk blacklist dan dilarang menggunakan kereta api hingga 20 tahun.