Kedua Paslon di Bantul Belum Lakukan Kampanye Daring, Alasannya Hampir Sama...

Ilustrasi. - Ist/Freepik
04 Oktober 2020 15:07 WIB Jumali Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL - Tahapan kampanye pada Pilkada 2020 telah memasuki hari kesembilan. Akan tetapi, hingga kini tim sukses dari dua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bantul belum memaksimalkan keberadaan media sosial ataupun media daring sebagai alat kampanye.

Sekretaris tim pemenangan paslon Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo (AHM-JP) Rajut Sukasworo mengakui jika sampai kini belum memaksimalkan kampanye daring. Alasannya, kampanye model ini dinilai tidak efektif.

“Karena sasarannya siapa? justru tidak efektif dan tidak akan menambah pemilih,” katanya, Minggu (4/10/2020).

Kendati demikian, Rajut menyatakan secara kesiapan, pihaknya sejatinya telah siap. Sebab, ada tim yang dipersiapkan untuk melakukan kampanye daring. Namun,secara efektivitas dan sasaran, sejauh ini pihaknya masih meragukan. Oleh karena itu, saat ini langkah yang bisa diambil adalah membuat konten-konten kampanye yang kemudian dibagikan melalui akun media sosial.

Baca Juga: Positif Covid-19, Donald Trump Sebut Kondisi Kesehatannya Mulai Membaik

“Itu pun efektivitasnya sekitar 40 persen,” paparnya.

Sekretaris tim pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati Bantul Suharsono-Totok Sudarto (Noto), Darwinto mengatakan, kampanye daring sangat sulit di terapkan di lapangan dan tidak efektif. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya pun hanya membuat konten terkait paslon yang kemudian diunggah di media sosial.

“Karena sejauh ini kampanye ini masih ada di tataran konsep dan susah untuk menarik orang yang belum punya pilihan,” jelasnya.

Oleh karena itu, kedua tim pemenangan paslon, baik AHM-JP dan Noto memilih tetap mengandalkan kampanye tatap muka dengan jumlah peserta yang dibatasi. Hal ini dilakukan karena lebih efektif.

Baca Juga: Densus 88 Kembali Geledah Rumah Kontrakan di Berbah Sleman

Di lain pihak, Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Bantul, Musnif Istiqomah mengatakan saat ini pihaknya terus mewaspadai adanya kampanye hitam. Kendati hanya bisa mengandalkan UU ITE untuk menjerat pelaku, namun peran KPU di sini adalah sebagai penyeimbang terkait dengan kebenaran suatu informasi.

“Kami nantinya akan meminta klarifikasi tentunya, jika ada ada informasi kurang benar,” ucapnya.