Ada Potensi Gempa dan Tsunami 9 Meter, Warga Pesisir Kulonprogo Diminta Menyiapkan Diri

Harianjogja.com, KULONPROGO--Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta agar warga yang berada di pesisir pantai selatan di Kabupaten Kulonprogo menyiapkan manajemen mitigasi serta kontingensi terhadap ancaman bencana tsunami dan gempa bumi.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati mengatakan upaya mitigasi tidak hanya dilakukan oleh warga. Akan tetapi, pemerintah kabupaten Kulonprogo melalui badan penanggulangan bencana daerah senantiasa meningkatkan kewaspadaan.

"Masyarakat pesisir perlu mengetahui betul risiko yang akan dihadapi di wilayah tersebut. Ancaman gempa bumi megathrust yang diprediksi memicu tsunami bisa saja terjadi tanpa bisa diprediksi," ujar Dwikorita di sela-sela kegiatan Sekolah Lapang Geofisika yang dilaksanakan oleh Stasiun Geofisika Kelas I Sleman di Kantor Kalurahan Glagah, Kapanewon Temon, pada Selasa (16/3/2021).

BACA JUGA: Cek Update Covid-19 DIY 16 Maret, Ini Datanya!

Maka dari itu, kata Dwikorita, diperlukan manajemen, kontingensi dan persiapan yang matang. Mumpung gempa bumi dan tsunami belum terjadi, maka masyarakat harus selalu berlatih bagaimana cara menghadapi bencana.

Imbauan dari BMKG tersebut bukan tanpa alasan. Bencana gempa bumi disertai tsunami berpotensi melanda Kulonprogo. Setidaknya, air laut setinggi sembilan meter diprediksi bakal merendam kawasan pesisir Kulonprogo bila gempa bumi megathrust dengan kekuatan maksimal 8,8 magnitudo terjadi.

Tsunami, lanjut Dwikorita, bakal menyusul dengan jarak 26 menit pasca gempa yang diprediksi dengan kekuatan mencapai 8,8 magnitudo terjadi. Ketika gempa terjadi, sirine tsunami akan dibunyikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat empat menit kemudian.

"Warga masih memiliki waktu 22 menit untuk melakukan evakuasi sebelum tsunami melanda. Tentunya, menuju dataran yang lebih tinggi dan mudah diakses dari titik mana saja di wilayah pesisir. Tapi lebih ideal kalau separuh dari 22 menit itu masyarakat sudah dievakuasi semua dan dinyatakan aman," kata mantan rektor UGM ini.

Lebih lanjut, peta bencana menjadi variabel penting dan mutlak dimiliki oleh pemerintah kabupaten Kulonprogo. Peta bencana, kata Dwikorita, disebut bakal memudahkan dalam penyusunan rencana mitigasi dan evakuasi ketika gempa bumi dan tsunami terjadi.

"Kami sedang menyiapkan radar tsunami serta Earthquake Early System yang bisa memprediksi bencana akan terjadi lebih dini. Sistem ini sudah diterapkan oleh negara-negara rawan bencana lainnya seperti Jepang dan Amerika Serikat. Masih proses pengkajian," kata Dwikorita.

Adapun, dalam melakukan evakuasi kepada ribuan bahkan puluhan ribu warga di pesisir menjadi perkara yang tidak mudah. Terlebih, melakukan evakuasi kepada warga lansia. Apabila tidak disiapkan dan dikoordinasi dengan baik, proses evakuasi tidak akan berjalan dengan semestinya.

"Peran Sekolah Lapang Geofisika di sini, yakni untuk merencanakan segalanya dengan matang. Bagaimana proses evakuasi itu. Apakah akan menggunakan kendaraan untuk lansia dan warga produktif hanya berlari. Jadi, harus mempertimbangkan beragam risiko agar evakuasi berjalan lancar," kata Dwikorita.

Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, Ikhsan mengatakan dalam kegiatan Sekolah Lapang Geofisika yang dilaksanakan hingga Rabu (17/3/2021) materi terkait risiko bencana gempa bumi megathrust dan tsunami, langkah antisipasi serta kontinjensi, bencana yang mesti dilakukan, didapatkan oleh para peserta.

Peserta juga melakukan simulasi meja atau table top exercise sebagai langkah evakuasi ketika gempa bumi dan tsunami terjadi. Kegiatan Sekolah Lapang Geofisika tidak hanya digelar di Kalurahan Glagah, kegiatan ini juga dilakukan di Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

Nantinya, kegiatan simulasi bakal dilakukan secara reguler oleh warga maupun unsur yang lain seperti tokoh masyarakat, pemerintah Kalurahan, TNI, Polri, dan tentunya pemerintah kabupaten Kulonprogo.

"Pesertanya dari berbagai unsur mulai dari tokoh masyarakat, pemerintah kalurahan, TNI, Polri serta stake holder terkait. Kegiatan simulasi rutin untuk mengasah keterampilan warga pesisir tentang bagaimana bertindak ketika bencana terjadi," terang Ikhsan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News