Bela Warga Wadas Purworejo, Mahasiswa di Jogja Demo Kantor BBWS

Aliansi Solidaritas Peduli Wadas menggelar aksi di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, di Depok, Sleman, Senin (26/4/2021)- Harian Jogja - Luags Subarkah
26 April 2021 20:57 WIB Lugas Subarkah Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN--Merespons tindak kekerasan aparat kepolisian kepada warga Wadas, di Purworejo, Jawa Tengah, pada Jumat (23/4/2021) lalu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Peduli Wadas menggelar aksi di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Senin (26/4/2021).

Humas Aliansi Solidaritas Peduli Wadas, Ahmad Dimas, menjelaskan pada Jumat (23/4/2021) lalu telah terjadi tindak kekerasan hingga penangkapan 11 orang warga Wadas dan pendamping hukum oleh polisi yang memaksa masuk ke desa Wadas, Purworejo, Jawa tengah.

Kejadian tersebut didasari oleh aktivitas tambang yang akan dilakukan oleh pemerintah di Desa Wadas untuk mengeruk tanah dan mengambil batuan andesit untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener.

Namun aktivitas tambang mendapat penolakan dari warga karena sudah cacat procedural sejak awal dimana warga Wadas tidak dilibatkan dalam Menyusun Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). “Aktivitas inni mengancam keselamatan lingkungan di Desa Wadas dan merugikan warga,” ujarnya.

BACA JUGA: Sepuluh SD dan SMP Kota Jogja Gelar Uji Coba PTM Akhir April

Maka dalam aksi kali ini pihaknya juga menuntut dicabutnya Izin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan kuari yang ada di Desa Wadas serta menolak pengukuran dan pematokan lahan di Desa Wadas.

Pasca bentrokan yang terjadi pada Jumat (23/4/2021) lalu, Ia mengatakan di Wadas saat ini warga masih berjaga-jaga jika polisi kembali datang. “Dari dulu sekitar 2018 dalam forum sosialisasi warga sudah menolak penambangan dan sampai sekaragn tetap menolak,” ungkapnya.

Terkait pemberitaan yang menyebutkan aksi yang berujung kericuhan tersebut ditunggangi kelompok anarko, ia membantah. Menurutnya aksi tersebut murni dari kesadaran warga Wadasas dan jaringan solidaritas. “Tidak ada tunggang-menunggang. Warga memang mayoritas menolak tambang,” kata dia.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala BBWS Serayu Opak, Dwi Purwantoro, mengatakan berlanjut atau tidaknya IPL tidak bergantung hanya pada BBWS Serayu Opak melainkan tim yang sudah dibentuk bersama Pemprov Jawa Tengah.

“Proyek strategis nasional itu kan ada dasarnya kenapa menjadi prioritas. Tidak bisa dari BBWS sendiri menentukan. Koordinasinya dengan wilayah bersangkutan baik Pemerintah Purworejo maupun Jawa Tengah.